Pemprov DKI Bakal Terapkan Ganjil Genap Seharian di Jakarta jika...

Kompas.com - 02/08/2020, 11:19 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap bisa diterapkan tanpa batasan waktu apabila terjadi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi.

Sistem ganjil genap yang kembali berlaku pada Senin (3/7/2020) besok, hanya diterapkan pada jam tertentu, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.

"Tentu jika hasil evaluasi ternyata mobil warga tetap tinggi, tidak aware (peduli) pada upaya pemerintah mengatasi Covid-19, maka opsi itu (sistem ganjil genap diberlakukan seharian) bisa diterapkan," kata Syafrin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2020).

Baca juga: 3 Hari Sosialisasi, Tidak Ada Penilangan Pelanggar Ganjil Genap Jakarta hingga Rabu

Dishub DKI, kata Syafrin, akan melaporkan hasil evaluasi harian penerapan sistem ganjil genap kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Setiap hari kami lakukan analisa dan evaluasi. Kami laporkan kepada Gubernur DKI dan dibawa ke Forkompimda seperti Kamis kemarin dan diputuskan bersama," ujar Syafrin.

Pemprov DKI menilai pembatasan aktivitas perkantoran yang dilakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masa transisi tak efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, volume lalu lintas kendaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama PSBB masa transisi ini.

Baca juga: Mulai Senin, Ganjil Genap Kembali Diterapkan di Jakarta, Simak Aturannya

Jalanan Jakarta selama PSBB masa transisi kembali macet akibat tingginya volume kendaraan.

"Artinya, pengaturan waktu (sif masuk kerja), termasuk WFH (Work From Home/bekerja dari rumah) 50 persen karyawan selama PSBB transisi ini tidak berjalan efektif," ujar Syafrin.

Hal ini semakin diperparah dengan penghapusan kebijakan pembatasan pergerakan warga dengan menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga dari luar Jakarta.

"Pemprov DKI enggak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang," tuturnya.

Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus membatasi pergerakan orang, Pemprov DKI kemudian kembali memberlakukan ganjil genap mulai Senin besok.

"Harapannya dengan pola ini, volume lalu lintas turun dan paling utama adalah enggak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau keramaian karena adanya pergerakan orang yang enggak penting," kata dia.

Sebagian masyarakat sebelumnya menolak ganjil genap diterapkan agar bisa selalu beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Ganjil Genap Jakarta Berlaku Lagi, Sopir Taksi Online dan Pekerja Protes

Mereka khawatir tertular Covid-19 jika harus menggunakan transportasi umum yang padat penumpang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eksploitasi Bayi yang Dicat Silver dan Respons Aparat Setelah Viral

Eksploitasi Bayi yang Dicat Silver dan Respons Aparat Setelah Viral

Megapolitan
Polisi Cek TKP Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Cek TKP Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO, Ancam Bacok dan Kalungi Leher Korban dengan Celurit

Komplotan Perampok Beraksi di Cilandak KKO, Ancam Bacok dan Kalungi Leher Korban dengan Celurit

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpeluang Hujan

Megapolitan
Komplotan Perampok Bersenjata Tajam dan Bawa Pistol Gasak Tiga Handphone di Cilandak KKO

Komplotan Perampok Bersenjata Tajam dan Bawa Pistol Gasak Tiga Handphone di Cilandak KKO

Megapolitan
Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.