Pemprov DKI Bakal Terapkan Ganjil Genap Seharian di Jakarta jika...

Kompas.com - 02/08/2020, 11:19 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap bisa diterapkan tanpa batasan waktu apabila terjadi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi.

Sistem ganjil genap yang kembali berlaku pada Senin (3/7/2020) besok, hanya diterapkan pada jam tertentu, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.

"Tentu jika hasil evaluasi ternyata mobil warga tetap tinggi, tidak aware (peduli) pada upaya pemerintah mengatasi Covid-19, maka opsi itu (sistem ganjil genap diberlakukan seharian) bisa diterapkan," kata Syafrin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2020).

Baca juga: 3 Hari Sosialisasi, Tidak Ada Penilangan Pelanggar Ganjil Genap Jakarta hingga Rabu

Dishub DKI, kata Syafrin, akan melaporkan hasil evaluasi harian penerapan sistem ganjil genap kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Setiap hari kami lakukan analisa dan evaluasi. Kami laporkan kepada Gubernur DKI dan dibawa ke Forkompimda seperti Kamis kemarin dan diputuskan bersama," ujar Syafrin.

Pemprov DKI menilai pembatasan aktivitas perkantoran yang dilakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masa transisi tak efektif.

Sebab, volume lalu lintas kendaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama PSBB masa transisi ini.

Baca juga: Mulai Senin, Ganjil Genap Kembali Diterapkan di Jakarta, Simak Aturannya

Jalanan Jakarta selama PSBB masa transisi kembali macet akibat tingginya volume kendaraan.

"Artinya, pengaturan waktu (sif masuk kerja), termasuk WFH (Work From Home/bekerja dari rumah) 50 persen karyawan selama PSBB transisi ini tidak berjalan efektif," ujar Syafrin.

Hal ini semakin diperparah dengan penghapusan kebijakan pembatasan pergerakan warga dengan menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga dari luar Jakarta.

"Pemprov DKI enggak memiliki lagi instrumen pembatasan pergerakan orang," tuturnya.

Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus membatasi pergerakan orang, Pemprov DKI kemudian kembali memberlakukan ganjil genap mulai Senin besok.

"Harapannya dengan pola ini, volume lalu lintas turun dan paling utama adalah enggak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau keramaian karena adanya pergerakan orang yang enggak penting," kata dia.

Sebagian masyarakat sebelumnya menolak ganjil genap diterapkan agar bisa selalu beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi.

Baca juga: Ganjil Genap Jakarta Berlaku Lagi, Sopir Taksi Online dan Pekerja Protes

Mereka khawatir tertular Covid-19 jika harus menggunakan transportasi umum yang padat penumpang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X