Pengamat: Ganjil Genap Tak Ada Hubungannya dengan Pembatasan Pergerakan Warga di Jakarta

Kompas.com - 03/08/2020, 06:24 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan berpendapat bahwa penerapan kembali ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta tak ada hubungannya dengan upaya menekan pergerakan warga Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

"Ya tidak ada hubungan, karena ganjil-genap adalah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan untuk mengendalikan pergerakan orang di Jakarta," ujar Tigor melalui keterangan tertulis, Minggu (2/8/2020) malam.

"Sebagaimana kita ketahui, ganjil-genap adalah upaya agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya," imbuhnya.

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta Mulai Diterapkan, Simak Fakta Lengkapnya

Menurut Tigor, ada atau tidak ganjil-genap, jumlah pergerakan warga Jakarta relatif tak berubah, hanya moda transportasinya saja yang berpindah dari mobil ke motor atau kendaraan umum.

Di samping itu, kebijakan ganjil-genap dilahirkan pada situasi normal, sehingga memang tidak dirancang untuk menyiasati keadaan di luar normal seperti saat pandemi sekarang.

"Kebijakan ini dibuat atau dilahirkan dengan perhitungan bukan pada situasi keadaan darurat atau bencana kesehatan, di masa pandemi Covid-19," kata Tigor.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19," tambah dia.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Terapkan Ganjil Genap Seharian di Jakarta jika...

Dia melihat sejumlah penyebab melonjaknya volume kendaraan di Jakarta, khususnya mobil pribadi yang menjadi sasaran kebijakan ganjil genap.

"Jika dikatakan ada kemacetan Jakarta yang melebihi kemacetan pada masa normal, bisa jadi ada ketidakseimbangan antara supply (pasokan) dan demand (permintaan) dalam penggunaan layanan angkutan umum di Jabodetabek," jelas Tigor.

"Para pekerja di Jakarta banyak juga yang bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Terjadi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi ke Jakarta dan di Jakarta karena ketersediaan layanan angkutan umumnya kurang, sementara jumlah penggunanya lebih tinggi," tambahnya.

Faktor lain, penggunaan kendaraan pribadi dianggap lebih aman di tengah pandemi saat ini.

Potensi berdesakan di kendaraan umum tentu rentan mempermudah penularan Covid-19 sehingga wajar jika warga memilih beralih ke kendaraan pribadi untuk menuju kantornya.

"Ketakutan tersebut sangat mendasar karena trauma terjadi penumpukan atau kerumunan pengguna dan tidak sehatnya fasilitas publik yang ada," ujar Tigor.

"Akhirnya masyarakat lebih percaya dan lebih merasa sehat menggunakan kendaraan pribadinya seperti motor dan mobilnya," ia menambahkan.

Tigor juga menduga ada banyak pelanggaran operasional perkantoran di Jakarta, dengan memaksa pegawainya masuk 100 persen.

Padahal Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan bahwa jumlah pegawai yang diizinkan masuk ke kantor setiap harinya maksimal hanya 50 persen.

"Kedua penyebab ini bisa jadi yang membuat Jakarta jadi sangat macet walau masih pada masa pandemi Covid-19. Menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19 ini tidak ada hubungannya dengan upaya untuk menurunkan kasus positif atau mencegah penyebaran Covid-19," ujarnya.

"Justru penerapan ganjil-genap ini kemungkinan akan menimbulkan area baru penyebaran Covid-19 seperti di angkutan umum atau sarana publik lainnya," pungkasnya.

Baca juga: 3 Hari Sosialisasi, Tidak Ada Penilangan Pelanggar Ganjil Genap Jakarta hingga Rabu

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Pasien Isolasi Graha Wisata Ragunan hanya Bisa Beraktivitas di Kamar

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Kota Bogor Zona Merah, Pemkot Perpanjang Masa PSBMK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X