Pengamat: Ganjil Genap Tak Ada Hubungannya dengan Pembatasan Pergerakan Warga di Jakarta

Kompas.com - 03/08/2020, 06:24 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan berpendapat bahwa penerapan kembali ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta tak ada hubungannya dengan upaya menekan pergerakan warga Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

"Ya tidak ada hubungan, karena ganjil-genap adalah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan untuk mengendalikan pergerakan orang di Jakarta," ujar Tigor melalui keterangan tertulis, Minggu (2/8/2020) malam.

"Sebagaimana kita ketahui, ganjil-genap adalah upaya agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya," imbuhnya.

Baca juga: Ganjil Genap di Jakarta Mulai Diterapkan, Simak Fakta Lengkapnya

Menurut Tigor, ada atau tidak ganjil-genap, jumlah pergerakan warga Jakarta relatif tak berubah, hanya moda transportasinya saja yang berpindah dari mobil ke motor atau kendaraan umum.

Di samping itu, kebijakan ganjil-genap dilahirkan pada situasi normal, sehingga memang tidak dirancang untuk menyiasati keadaan di luar normal seperti saat pandemi sekarang.

"Kebijakan ini dibuat atau dilahirkan dengan perhitungan bukan pada situasi keadaan darurat atau bencana kesehatan, di masa pandemi Covid-19," kata Tigor.

"Jadi, menurut saya salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19," tambah dia.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Terapkan Ganjil Genap Seharian di Jakarta jika...

Dia melihat sejumlah penyebab melonjaknya volume kendaraan di Jakarta, khususnya mobil pribadi yang menjadi sasaran kebijakan ganjil genap.

"Jika dikatakan ada kemacetan Jakarta yang melebihi kemacetan pada masa normal, bisa jadi ada ketidakseimbangan antara supply (pasokan) dan demand (permintaan) dalam penggunaan layanan angkutan umum di Jabodetabek," jelas Tigor.

"Para pekerja di Jakarta banyak juga yang bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Terjadi lonjakan penggunaan kendaraan pribadi ke Jakarta dan di Jakarta karena ketersediaan layanan angkutan umumnya kurang, sementara jumlah penggunanya lebih tinggi," tambahnya.

Faktor lain, penggunaan kendaraan pribadi dianggap lebih aman di tengah pandemi saat ini.

Potensi berdesakan di kendaraan umum tentu rentan mempermudah penularan Covid-19 sehingga wajar jika warga memilih beralih ke kendaraan pribadi untuk menuju kantornya.

"Ketakutan tersebut sangat mendasar karena trauma terjadi penumpukan atau kerumunan pengguna dan tidak sehatnya fasilitas publik yang ada," ujar Tigor.

"Akhirnya masyarakat lebih percaya dan lebih merasa sehat menggunakan kendaraan pribadinya seperti motor dan mobilnya," ia menambahkan.

Tigor juga menduga ada banyak pelanggaran operasional perkantoran di Jakarta, dengan memaksa pegawainya masuk 100 persen.

Padahal Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan bahwa jumlah pegawai yang diizinkan masuk ke kantor setiap harinya maksimal hanya 50 persen.

"Kedua penyebab ini bisa jadi yang membuat Jakarta jadi sangat macet walau masih pada masa pandemi Covid-19. Menerapkan kebijakan ganjil-genap pada masa pandemi Covid-19 ini tidak ada hubungannya dengan upaya untuk menurunkan kasus positif atau mencegah penyebaran Covid-19," ujarnya.

"Justru penerapan ganjil-genap ini kemungkinan akan menimbulkan area baru penyebaran Covid-19 seperti di angkutan umum atau sarana publik lainnya," pungkasnya.

Baca juga: 3 Hari Sosialisasi, Tidak Ada Penilangan Pelanggar Ganjil Genap Jakarta hingga Rabu

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Rapid Test di Petamburan Dilanjutkan, Kali Ini Disebar di 4 Titik

Megapolitan
Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Sempat Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq, Dandim Jakpus: Ini Wilayah NKRI!

Megapolitan
Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Akhir Pelarian Geng Pencuri Pandawa Setelah 24 Kali Menyamar untuk Rampok Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Rizieq Shihab Dirawat: Dari Masuk Ruang IGD sampai Diminta Tes Swab

Megapolitan
Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Cegah Covid-19, Pemkot Disinfeksi 9.426 Titik di Jaktim

Megapolitan
Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Lurah Makasar Positif Covid-19, Pelayanan Pindah ke Kecamatan

Megapolitan
Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Istri Sewa Pembunuh untuk Habisi Suami, Polisi Duga Ada Motif Kuasai Harta

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Jadi Tempat Isolasi, Graha Wisata Ragunan Sudah Siap Terima Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Santainya Agustinus Sikapi Pandangan Orang yang Anggapnya Gila karena Sering Panjat Tower

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

[POPULER JABODETABEK] Status Perkara Kerumunan Rizieq Shihab Naik Penyidikan | Cawalkot Depok Positif Covid-19

Megapolitan
Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Fakta Cawalkot Depok Mohammad Idris Positif Covid-19: Terasa Usai Debat, Kini Dirawat di RSUD

Megapolitan
Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Benarkah Rizieq Shihab Sudah Swab Test seperti Klaim FPI?

Megapolitan
Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Bertemu Pangdam Jaya, FPI: Kami Akan Bantu Copot Baliho, asalkan...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 160 Kasus Baru di Depok, Jumlah Pasien Covid-19 yang Dirawat Hampir 2.000

UPDATE 26 November: 160 Kasus Baru di Depok, Jumlah Pasien Covid-19 yang Dirawat Hampir 2.000

Megapolitan
Fakta-fakta Dugaan Kasus Prostitusi Online yang Libatkan Dua Artis

Fakta-fakta Dugaan Kasus Prostitusi Online yang Libatkan Dua Artis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X