236 Hektar Wilayah di Kota Bekasi Tergolong Kumuh

Kompas.com - 03/08/2020, 08:01 WIB
Proyek rehabilitasi Saluran Tarum Barat atau biasa disebut Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018). Pengelolaan sungai terkait dengan upaya pengendalian banjir terus dilakukan. Impian agar ikon kota sungai bersih sekaligus bagian dari ruang terbuka hijau terus mendesak agar diwujudkan. KOMPAS/AGUS SUSANTOProyek rehabilitasi Saluran Tarum Barat atau biasa disebut Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018). Pengelolaan sungai terkait dengan upaya pengendalian banjir terus dilakukan. Impian agar ikon kota sungai bersih sekaligus bagian dari ruang terbuka hijau terus mendesak agar diwujudkan.
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Jumhana Lutfi mengatakan, pihaknya mencatat 236 hektar wilayah Kota Bekasi masih tergolong kumuh.

“Di Kota Bekasi yang kumuh ada 443 hektar tahun 2015, lalu perbaikan dari tahun 2015 sampai 2018 berkurang 128, 76 hektar, berkurang 78,1 hektar tahun 2019. Tahun ini 236 hektar,” ujar Lutfi beberapa waktu lalu di Bekasi.

Lutfi mengatakan, kawasan kumuh itu tersebar di 56 kelurahan di Kota Bekasi. Namun, ada dua kelurahan yang kawasannya paling kumuh di Kecamatan Medan Satria.

Baca juga: Ojol Perempuan di Bekasi Lawan Begal, Ini Cerita Korban Merebut Celurit

Wilayah tersebut masuk kategori kumuh, antara lain karena sanitasinya buruk, penataan jalan tidak rapi, belum ada penyediaan air PDAM, drainase lingkungan buruk, pengolahan air limbah buruk, dan rumah tidak layak huni.

Lutfi mengatakan, pihak Disperkimtan awalnya menargetkan wilayah kumuh di Bekasi tahun 2020 ini berkurang 37 hektar.

“Dari 443 tinggal 236 itu sudah berkurang 50 persen. Tahun ini pengurangan 37 hektar,” kata dia.

Baca juga: Usai Lawan Begal Bercelurit, Ojol Perempuan di Bekasi Masih Antar Pesanan Konsumen

Ia mengatakan, ada beberapa upaya untuk mengurangi kawasan kumuh di Bekasi.

Misalnya, memperbaiki sanitasi, merapikan jalan, menata saluran air, menata rumah yang tidak layak huni, dan membuat vertical garden di kawasan kumuh Bekasi.

Namun, penataan wilayah kumuh pada tahun ini harus ditunda. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penataan wilayah kumuh tahun 2020 telah dialokasikan untuk dana percepatan penanganan Covid-19.

“Sementara, targetnya tahun ini ada pembangunan sanitasi di wilayah dengan anggaran Rp 2,5 miliar untuk enam kelurahan dari dana alokasi Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Dia berharap masyarakat bisa menjaga lingkungan kawasan yang sudah ditata. Pihaknya juga akan terus memantau agar kawasan yang sudah tertata bisa terjaga.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Megapolitan
Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Dua Tiang Listrik di Kembangan yang Ambruk Kemarin Sore Langsung Diperbaiki

Megapolitan
Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Ada Demo Lagi, Satlantas Jakpus Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Megapolitan
Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Masuk Musim Hujan, Warga Bekasi Diminta Waspada Penyakit DBD

Megapolitan
FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

FITRA Sebut Tak Masuk Akal Rapat Pembahasan Anggaran DKI Digelar di Puncak Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X