236 Hektar Wilayah di Kota Bekasi Tergolong Kumuh

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Jumhana Lutfi mengatakan, pihaknya mencatat 236 hektar wilayah Kota Bekasi masih tergolong kumuh.

“Di Kota Bekasi yang kumuh ada 443 hektar tahun 2015, lalu perbaikan dari tahun 2015 sampai 2018 berkurang 128, 76 hektar, berkurang 78,1 hektar tahun 2019. Tahun ini 236 hektar,” ujar Lutfi beberapa waktu lalu di Bekasi.

Lutfi mengatakan, kawasan kumuh itu tersebar di 56 kelurahan di Kota Bekasi. Namun, ada dua kelurahan yang kawasannya paling kumuh di Kecamatan Medan Satria.

Baca juga: Ojol Perempuan di Bekasi Lawan Begal, Ini Cerita Korban Merebut Celurit

Wilayah tersebut masuk kategori kumuh, antara lain karena sanitasinya buruk, penataan jalan tidak rapi, belum ada penyediaan air PDAM, drainase lingkungan buruk, pengolahan air limbah buruk, dan rumah tidak layak huni.

Lutfi mengatakan, pihak Disperkimtan awalnya menargetkan wilayah kumuh di Bekasi tahun 2020 ini berkurang 37 hektar.

“Dari 443 tinggal 236 itu sudah berkurang 50 persen. Tahun ini pengurangan 37 hektar,” kata dia.

Baca juga: Usai Lawan Begal Bercelurit, Ojol Perempuan di Bekasi Masih Antar Pesanan Konsumen

Ia mengatakan, ada beberapa upaya untuk mengurangi kawasan kumuh di Bekasi.

Misalnya, memperbaiki sanitasi, merapikan jalan, menata saluran air, menata rumah yang tidak layak huni, dan membuat vertical garden di kawasan kumuh Bekasi.

Namun, penataan wilayah kumuh pada tahun ini harus ditunda. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penataan wilayah kumuh tahun 2020 telah dialokasikan untuk dana percepatan penanganan Covid-19.

“Sementara, targetnya tahun ini ada pembangunan sanitasi di wilayah dengan anggaran Rp 2,5 miliar untuk enam kelurahan dari dana alokasi Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Dia berharap masyarakat bisa menjaga lingkungan kawasan yang sudah ditata. Pihaknya juga akan terus memantau agar kawasan yang sudah tertata bisa terjaga.