Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Kompas.com - 03/08/2020, 21:34 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan ganjil genap saat pandemi Covid-19 bisa membuktikan bahwa warga yang tak berkepentingan di luar bisa tetap berada di rumah.

Hal ini untuk menanggapi kritikan bahwa kebijakan ganjil genap saat Covid-19 tak mengurangi mobilitas warga.

"Angkutan umum sih tadi, datanya tetap saja, tidak terjadi peningkatan yang begitu besar seperti yang kita khawatirkan. Dari data ini terlihat ternyata bisa saja orang bekerja dari rumah, tetapi karena tidak ada pembatasan pergerakan, mereka bisa janjian dengan teman," ucap Syafrin saat dihubungi, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Hari Pertama Ganjil Genap, Kadishub Klaim Tak Ada Lonjakan Penumpang Angkutan Umum

"Dia yang seharusnya bekerja dari rumah, dia keluar dan kongkow-kongkow di tengah pandemi," lanjut dia.

Syafrin menjelaskan, tujuan pemberlakukan ganjil genap sebelum dan saat pandemi Covid-19 sangat berbeda.

Bila sebelum Covid-19 tujuannya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, namun saat ini tujuannya adalah agar mengendalikan orang yang tak berkepentingan untuk tak keluar rumah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Langgar Ganjil Genap, Puluhan Pengendara di Tomang Ditegur Polisi

Apalagi bila dikaitkan dengan para pekerja perkantoran yang telah menerapkan sif kerja 50 persen dari rumah dan 50 persen dari kantor, maka seharusnya bisa lebih efektif.

"Harapannya dengan pola itu tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi pergerakan orang tidak penting. Orang disiplin begitu WFH, orang disiplin bekerja dari rumah. Tapi, faktanya tidak. Indikatornya jelas, terjadi peningkatan mobilitas warga yang sangat tinggi dengan kendaraan pribadi," kata dia.

Ia berharap dengan adanya pembatasan ini, karyawan yang seharusnya WFH agar benar-benar tetap di rumah. Begitu pun dengan warga yang tak memiliki kepentingan di luar.

"Dengan pembatasan ini, misal tanggal genap nomer ganjil otomatis dia enggak bisa gerak. Dia tetap di rumah bekerja dari rumah, tapi kalau tidak ada pembatasan itu dia bisa saja ketemuan," tambah Syafrin.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap mulai hari ini, Senin (3/8/2020).

Dengan demikian, sesuai aturan, mobil dengan plat nomor akhir ganjil yang diizinkan melintas di kawasan tertentu di Jakarta.

Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan Ibu Kota, berikut rinciannya:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Megapolitan
Pengemudi Pertimbangkan Penyakit Demensia Pengemudi Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR

Pengemudi Pertimbangkan Penyakit Demensia Pengemudi Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

PTM Terbatas di SMPN 2 Depok Kembali Digelar, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Kapasitas Tempat Wisata Turun Drastis

Megapolitan
Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Jakarta City 4.0, Kolaborasi Pemprov DKI dan Warga Tuntaskan Masalah Kota

Megapolitan
Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Satpol PP Depok Bongkar Bangunan Ilegal dan Tertibkan Parkir Liar di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim

Megapolitan
Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Megapolitan
Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Besi Penutup Proyek Crossing di Pintu Air Jagakarsa Hilang

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Sopir Mercy yang Lawan Arah lalu Tabrak 2 Mobil di Tol JORR Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Turap Saluran di Jalan Pluit Sakti Raya Longsor, Perbaikan Ditargetkan Rampung dalam 2 Minggu

Megapolitan
Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Warga Joglo Bisa Setor Minyak Jelantah ke PKK RW, Tiap Liter Dihargai Rp 3.300

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.