Kompas.com - 03/08/2020, 21:34 WIB
Sejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah anggota Kepolisian membentangkan spanduk sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Pemprov DKI Jakarta menerapkan kembali aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan ganjil genap saat pandemi Covid-19 bisa membuktikan bahwa warga yang tak berkepentingan di luar bisa tetap berada di rumah.

Hal ini untuk menanggapi kritikan bahwa kebijakan ganjil genap saat Covid-19 tak mengurangi mobilitas warga.

"Angkutan umum sih tadi, datanya tetap saja, tidak terjadi peningkatan yang begitu besar seperti yang kita khawatirkan. Dari data ini terlihat ternyata bisa saja orang bekerja dari rumah, tetapi karena tidak ada pembatasan pergerakan, mereka bisa janjian dengan teman," ucap Syafrin saat dihubungi, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Hari Pertama Ganjil Genap, Kadishub Klaim Tak Ada Lonjakan Penumpang Angkutan Umum

"Dia yang seharusnya bekerja dari rumah, dia keluar dan kongkow-kongkow di tengah pandemi," lanjut dia.

Syafrin menjelaskan, tujuan pemberlakukan ganjil genap sebelum dan saat pandemi Covid-19 sangat berbeda.

Bila sebelum Covid-19 tujuannya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, namun saat ini tujuannya adalah agar mengendalikan orang yang tak berkepentingan untuk tak keluar rumah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Langgar Ganjil Genap, Puluhan Pengendara di Tomang Ditegur Polisi

Apalagi bila dikaitkan dengan para pekerja perkantoran yang telah menerapkan sif kerja 50 persen dari rumah dan 50 persen dari kantor, maka seharusnya bisa lebih efektif.

"Harapannya dengan pola itu tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi pergerakan orang tidak penting. Orang disiplin begitu WFH, orang disiplin bekerja dari rumah. Tapi, faktanya tidak. Indikatornya jelas, terjadi peningkatan mobilitas warga yang sangat tinggi dengan kendaraan pribadi," kata dia.

Ia berharap dengan adanya pembatasan ini, karyawan yang seharusnya WFH agar benar-benar tetap di rumah. Begitu pun dengan warga yang tak memiliki kepentingan di luar.

"Dengan pembatasan ini, misal tanggal genap nomer ganjil otomatis dia enggak bisa gerak. Dia tetap di rumah bekerja dari rumah, tapi kalau tidak ada pembatasan itu dia bisa saja ketemuan," tambah Syafrin.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap mulai hari ini, Senin (3/8/2020).

Dengan demikian, sesuai aturan, mobil dengan plat nomor akhir ganjil yang diizinkan melintas di kawasan tertentu di Jakarta.

Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan Ibu Kota, berikut rinciannya:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

KRL Tabrak Motor di Jakarta Pusat, Pemotor Selamat karena Berhasil Menghindar

Megapolitan
Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Fakta Kontroversi Nopol RFS di Mobil Rachel Vennya, Disebut Pelat Khusus tapi Dibantah Polisi

Megapolitan
Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Ayu Ting Ting Kembali Laporkan Pemilik Akun Instagram @gundik_empaeng, Kali Ini soal UU ITE

Megapolitan
Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Selesai Diotopsi, 2 Korban Tewas akibat Kecelakaan Bus Transjakarta Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

KPAD: Baru 10 dari 26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi yang Disidangkan

Megapolitan
Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Tahun 2022 Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

5 Korban Kecelakaan Transjakarta Masih Dirawat Inap di RS Polri, Ada yang Luka di Kepala hingga Patah Tulang

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Korban Pelecehan Seksual di Kota Bekasi Mayoritas Berusia Remaja

Megapolitan
Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Pasca-kecelakaan Maut di Cawang, PT Transjakarta Akan Perketat Evaluasi Operator

Megapolitan
Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Megapolitan
Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Megapolitan
KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

Megapolitan
Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Megapolitan
Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Megapolitan
Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.