Bawaslu Depok Klaim Tak Berwenang Tindak Politisasi Bansos Covid-19

Kompas.com - 04/08/2020, 15:43 WIB
Mohammad Idris dan Pradi Supriatna KOMPAS.com/ CYNTHIA LOVA/VITORIO MANTALEANMohammad Idris dan Pradi Supriatna

DEPOK, KOMPAS.com - Pemilihan Wali Kota Depok 2020 berpeluang besar diisi oleh nama-nama petahana yang saat ini memimpin pemerintahan, yakni Mohammad Idris dan Pradi Supriatna.

Idris yang saat ini menjadi wali kota hampir pasti akan pecah kongsi dengan Pradi, wakilnya di Pilkada 2020 mendatang.

Keadaan ini berpotensi problematik, sebagai petahana, ada peluang keduanya menyalahgunakan wewenang dengan meletakkan muatan politis dalam kebijakan publik yang saat ini mereka terbitkan.

Potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana pun diamati Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan.

Dalam sebuah diskusi daring Juni lalu ia menyebutkan bahwa petahana rawan memanfaatkan momen pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya, misalnya memanfaatkan pemberian bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk menarik atensi pemilih.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi Covid-19, Bawaslu Akan Awasi Politisasi Bansos

"Potensi pelanggaran yang akan terjadi pada pemilihan Desember ini pertama adalah abuse of power oleh petahana," kata Abhan, Rabu (10/6/2020).

Namun, pihak Bawaslu Depok justru menganggap bahwa politisasi bansos yang berpotensi dilakukan oleh petahana bukan wewenang mereka.

"Kalau yang bansos kan di luar kewenangan kami untuk menindak, termasuk politisasi bansos, adalah ranah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kalau memang dinilai sebagai penyalahgunaan," ujar Dede Selamet Permana, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Depok, Selasa (4/8/2020).

"Dalam Perppu (Nomor 1 Tahun 2020) yang dikeluarkan presiden soal kebijakan keuangan dalam kondisi ini juga kan jelas diatur soal itu. Pasal 27, bahkan terkesan pemerintah berlindung, karena tidak bisa dipidana atau diperdatakan (jika ada penyalahgunaan). Jadi bukan kewenangan kami," tuturnya.

Dede berujar, kewenangan bagi pihaknya menindak politisasi bansos yang mungkin dilakukan oleh calon petahana semakin sulit karena distribusi bansos dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye Pilkada Depok 2020.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 4 Bentuk Politisasi Bansos Covid-19 pada Pilkada 2020

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Megapolitan
Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Megapolitan
Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Megapolitan
Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Megapolitan
Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Megapolitan
Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X