JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah harus memikirkan penyediaan internet gratis bagi pelajar yang kurang mampu agar bisa menjalankan sekolah daring.
Zita berujar, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang besar apalagi termasuk untuk anggaran Covid-19 seharusnya bisa menyediakan wifi bagi anak-anak kurang mampu.
"Pemprov DKI APBD-nya besar, bisa 1 RT 1. Kan ada diskominfotik, itu tau loh RT mana yang enggak ada internet. Kalau tahu, segera pasangkan akses internet dan juga buka kantor-kantor pemerintah, Kelurahan, RPTRA, lapangan-lapangan, kantor-kantor wajib sediakan wifi gratis untuk anak-anak sekolah. Jangan persulit yang miskin makin miskin," ucap Zita, Rabu (5/8/2020).
Baca juga: Dewan Pendidikan Kota Bekasi Imbau Warga Berbagi Wifi agar Siswa Bisa Belajar Online
Fraksi PAN DPRD DKI pun saat ini sudah memasang wifi gratis di sejumlah RT di Kelurahan Kosambi, Kelurahan Semanan, dan Kelurahan Kamal Jakarta Barat untuk membantu siswa yang belajar dari rumah.
Tujuh titik tersebut yakni di RW 001, 004, 006, dan 014 Kelurahan Duri Kosambi, RW 01 dan 007 Kelurahan Semanan, dan RW 009 di Kelurahan Kamal.
"Jadi kita juga sekalian mencontohkan bahwa bisa loh inovasi pendidikan. Karena sekolah tutup, datangkan sekolah ke anak-anak. Sediakan wifi gratis satu RT, satu hotspot, kan bisa. Satu RT bisa nampung 20 sampai 30 anak, dia belajar, ada wifi gratis, ada pembimbingnya juga di sana," kata dia.
Baca juga: Jawab Tantangan Khofifah, Kades Sekapuk Siapkan Wifi Gratis Untuk Siswa Belajar Online
Menurut Zita, nantinya penggunaan wifi tersebut harus bergantian dan dibagi dalam dua sif. Pembelajaran bakal diawasi oleh Ketua RW, Ketua RT, dibantu oleh orangtua.
"Misalnya 1 sif 15 anak. Kalau pagi sudah, sif sore. Jadi semua bisa dapat di RT itu. Enggak ada alasan lagi sekolah tutup. Ada loh solusi lain kalau sekolah tutup," tutur dia.
Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Lukmanul Hakim selaku anggota yang membiayai pemasangan wifi tersebut mengatakan.
Ia memang menerima banyak aduan dari konstituennya karena tak sanggup membeli paket data internet.
Apalagi, wilayah tersebut tergolong wilayah dengan mayoritas warga berpenghasilan rendah.
"Daerah kumuh saja provider Telkom dia punya jaringan dia masuk. Artinya apa? Artinya tidak ada kata-kata bagi nasional maupun Pemprov DKI untuk tidak ada tidak memasang wifi ke pos RT pos RW dan RPTRA di lingkungan tersebut," kata dia.
Hakim mengaku mengeluarkan anggaran Rp 400.000 per bulan untuk pemasangan wifi di satu titik.
"Pemasangan ini lebih kurang sebulannya Rp 400.000. Karena di sini enggak mungkin kita pasang gede nanti anak anaknya kumpul terlalu banyak ini kita batasi arena hanya untuk jam belajar," tambah Hakim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.