Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kompas.com - 05/08/2020, 20:51 WIB
Sosialisasi ganjil-genap di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (5/8/2020) Sudin Kominfotik Jakarta Utara Sosialisasi ganjil-genap di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Rabu (5/8/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali memberlakukan ganjil genap di Ibu Kota masih menuai kritik.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengkritik kembalinya penerapan ganjil genap.

Purwanto menilai, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor tersebut tidak tepat karena kontra produktif dengan upaya pemerintah mencegah kerumunan warga di masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI.

Pasalnya, upaya mengurangi mobilitas tak akan efektif mengingat ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk bekerja dari kantor.

Baca juga: Ganjil Genap Kembali Diterapkan, Anggota Ombudsman: Bertentangan dengan PSBB

"Peraturan ganjil genap di tengah pandemik Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster," ucap Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020) pagi.

Sementara itu menurut dia, kendaraan umum justru lebih rawan penyebaran virus corona karena banyaknya penumpang.

Bila Pemprov ingin mengurangi mobilitas lalu lintas secara signifikan, maka bisa meminta perusahaan kembali menerapkan sistem work from home (WFH).

"Kalau (ganjil genap diberlakukan) alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk namun risiko penyebaran dapat berkurang. Selain itu risiko tertular di transportasi umum lebih besar daripada kendaraan pribadi," tuturnya.

Baca juga: 93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Anggota Komisi A ini juga menyebutkan, bahwa upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap mulai hari ini, Senin kemarin.

Dengan demikian, sesuai aturan, mobil dengan pelat nomor akhir ganjil yang diizinkan melintas di kawasan tertentu di Jakarta.

Adapun kebijakan ini berlaku dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB di pagi hari dan sore hari pada jam 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan Ibu Kota.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Megapolitan
Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Megapolitan
Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Megapolitan
Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Megapolitan
Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Megapolitan
UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Megapolitan
13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

Megapolitan
Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Megapolitan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Megapolitan
Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Megapolitan
Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Megapolitan
Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Tak Ada Penambahan TPS, Pilkada Tangsel Jadwalkan Jam Datang untuk Pemilih

Megapolitan
Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Tabrak Trotoar dan Tiang, Remaja Tewas di Gambir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Antisipasi Banjir, Kali Mampang Dikeruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X