Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kompas.com - 05/08/2020, 20:51 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali memberlakukan ganjil genap di Ibu Kota masih menuai kritik.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengkritik kembalinya penerapan ganjil genap.

Purwanto menilai, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor tersebut tidak tepat karena kontra produktif dengan upaya pemerintah mencegah kerumunan warga di masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI.

Pasalnya, upaya mengurangi mobilitas tak akan efektif mengingat ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk bekerja dari kantor.

Baca juga: Ganjil Genap Kembali Diterapkan, Anggota Ombudsman: Bertentangan dengan PSBB

"Peraturan ganjil genap di tengah pandemik Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster," ucap Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020) pagi.

Sementara itu menurut dia, kendaraan umum justru lebih rawan penyebaran virus corona karena banyaknya penumpang.

Bila Pemprov ingin mengurangi mobilitas lalu lintas secara signifikan, maka bisa meminta perusahaan kembali menerapkan sistem work from home (WFH).

"Kalau (ganjil genap diberlakukan) alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk namun risiko penyebaran dapat berkurang. Selain itu risiko tertular di transportasi umum lebih besar daripada kendaraan pribadi," tuturnya.

Baca juga: 93 Pengendara Kena Tegur dalam Sosialisasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Anggota Komisi A ini juga menyebutkan, bahwa upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap mulai hari ini, Senin kemarin.

Dengan demikian, sesuai aturan, mobil dengan pelat nomor akhir ganjil yang diizinkan melintas di kawasan tertentu di Jakarta.

Adapun kebijakan ini berlaku dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB di pagi hari dan sore hari pada jam 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan Ibu Kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Rektor Universitas Pancasila: Terlalu Janggal Kasus Pelecehan Baru Dilaporkan Saat Proses Pemilihan Rektor Baru

Pengacara Rektor Universitas Pancasila: Terlalu Janggal Kasus Pelecehan Baru Dilaporkan Saat Proses Pemilihan Rektor Baru

Megapolitan
Polisi Sebut Pria yang Tewas Diserang Gangster di Klender Ternyata Pelaku Tawuran

Polisi Sebut Pria yang Tewas Diserang Gangster di Klender Ternyata Pelaku Tawuran

Megapolitan
Bantah Dugaan Pelecehan, Rektor Universitas Pancasila Serahkan Kasusnya ke Pihak Kepolisian

Bantah Dugaan Pelecehan, Rektor Universitas Pancasila Serahkan Kasusnya ke Pihak Kepolisian

Megapolitan
Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Kapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Dicopot dan Dimutasi

Megapolitan
LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

LPSK Bakal Dalami Kronologi dan Kondisi Psikis Korban Dugaan Pelecehan di Universitas Pancasila

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Minta Perlindungan ke LPSK

Megapolitan
Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Progres Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Bogor Capai 50 Persen

Megapolitan
Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Teringat Pesan Sang Ayah, Agus Terus Jalankan Usaha Pancong Milik Kakeknya yang Berdiri Sejak 1961

Megapolitan
Korban 'Bullying' Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Korban "Bullying" Siswa SMA di Serpong Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa di Bogor, Telan Dana Rp 4,3 Miliar

Megapolitan
BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

BNPB Bangun 38 Unit Rumah Tahan Gempa untuk Korban Longsor di Kota Bogor

Megapolitan
Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Kondisi Bayi Laki-laki yang Ditemukan dalam Kardus di Tamansari Dipastikan Sehat

Megapolitan
Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Proses Rekapitulasi Suara Pemilu di Kota Bogor Baru 25 Persen

Megapolitan
Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Bawaslu Kota Bogor Sebut Rekapitulasi Suara Pemilu di Tingkat Kecamatan Berjalan Alot

Megapolitan
Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Cerita Agus Teruskan Usaha Pancong Warisan Sang Kakek, Ciptakan Konsep Warkop Jadul di Samping Rel Manggarai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com