Fraksi Nasdem Sebut Lemahnya Pengawasan Pemprov DKI Bikin Warga Sepelekan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai pengawasan dan penanganan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Covid-19 semakin melemah.

Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa Covid-19 sudah tak ada dan kondisi sudah normal.

Salah satunya adalah penyemprotan disinfektan secara massal yang dinilai Nova kini tak lagi dijalankan.

Padahal pada awal Covid-19 menyebar di Ibu Kota, Pemprov DKI menggalakkan penyemprotan di berbagai jalan bahkan wilayah.

Baca juga: Bertambah 597 Kasus Positif Covid-19 di Jakarta, Lonjakan Tertinggi Sejak Awal Pandemi

"Perlu diingatkan kayak disinfektan tuh sudah enggak ada di jalan-jalan padahal harus. Kalau masih ada masyarakat bakal lihat dan ngeh oh virus masih ada dan mengkhawatirkan," ucap Nova saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

"Sudah 5 bulan saya lihat penyemprotan disinfektan di wilayah wilayah pun sudah enggak ada itu saya ingatkan juga ke Pemprov. Bagaimana mengefektifkan lagi hal itu," lanjutnya.

Nova menganggap gugus tugas hingga tingkat terendah seperti kelurahan dan RW pun kini mulai tak menjalankan tugasnya.

Masyarakat pun akhirnya tak merasa kasus Covid-19 di DKI masih ada padahal setiap harinya jumlah kasus justru melonjak.

"Ada namanya gugus tugas sampai tingkat RW. Saya lihat dari awal yang ngumpul pun dibubarin sekarang saya rasa gugus tugas apa yang dikerjakan? Dulu setiap kelurahan ada rapatnya dibuat ini sekarang harus aktif lagi. Masyarakat pun ngerasa ini kok enggak selesai? Ya tapi bagaimana kita harus tetap jalanin protokol kesehatan," kata dia.

Ia pun meminta masyarakat untuk turut berkolaborasi dengan pemerintah agar membantu virus ini cepat hilang dengan cara mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Kadinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 Jakarta Jauh Lebih Rendah Dibanding Nasional

"Saya khawatir dari awal PSBB sampai sekarang PSBB transisi jumlah kasus bahkan pernah 500 itu tinggi banget. Artinya harus sama sama kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah," tutur wakil ketua Komisi D ini.

Diketahui, dalam dua pekan terakhir, penambahan kasus positif Covid-19 masih fluktuatif, setidaknya tercatat lima kali lonjakan kasus di Jakarta.

Lonjakan pertama pada 27 Juli 2020, tercatat 473 tambahan kasus baru Covid-19 di Jakarta.

Kala itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, lonjakan penambahan kasus baru itu merupakan akumulasi pada 25 Juli dan 26 Juli 2020.

Artinya, 233 kasus dari tanggal 25 Juli dan 240 kasus dari tanggal 26 Juli.

Selang dua hari, yakni 29 Juli, DKI kembali mencatat angka tertinggi kasus baru Covid-19 dengan jumlah 584 kasus.

Angka tersebut merupakan penambahan tertinggi kasus Covid-19 di Jakarta sejak awal Covid-19 terjadi di Jakarta.

Baca juga: 63,4 Persen Pasien Covid-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penambahan tertinggi kasus positif Covid-19 di Jakarta karena semakin masifnya pemeriksaan Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI.

Menurut Anies, tak ada manipulasi data kasus positif Covid-19 di Jakarta. Anies meminta masyarakat tidak panik saat mendapatkan informasi lonjakan penambahan kasus positif Covid-19.

Anies menyampaikan, penambahan tertinggi kasus Covid-19 itu seharusnya disyukuri.

Berselang lima hari, yakni 3 Agustus, DKI Jakarta kembali mencatatkan jumlah kasus tertinggi dengan jumlah 489 kasus.

Meskipun demikian, tak ada penjelasan khusus yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait lonjakan pasien Covid-19 pada hari itu.

Pada 4 Agustus, kembali terjadi lonjakan kasus. Ada penambahan 466 kasus baru yang dilaporkan, sedikit berkurang dibanding kasus sehari sebelumnya.

Lagi-lagi Dinkes DKI tak menyebutkan alasan tingginya jumlah kasus itu.

Yang terakhir, jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta kembali melonjak, yakni bertambah 597 orang per Kamis (6/8/2020).

Penambahan ini merupakan lonjakan tertinggi sejak ditemukan kasus Covid-19 di Jakarta.