Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan anggaran Rp 5,2 triliun dari total Rp 12,5 triliun dana pinjaman Pemerintah Pusat, untuk sejumlah program penanganan banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, ada sejumlah program penanggulangan banjir yang akan dikerjakan seperti pembangunan polder pengendali banjir, perbaikan pompa pengendali banjir.

Kemudian, pengerjaan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, hingga pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program-program ini bakal dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.

Baca juga: Perekonomian Jakarta Turun 8,22 Persen, BPS Sebut Terendah 10 Tahun Terakhir

Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar. Bila ditotal menjadi Rp 785 miliar.

"Rencananya, kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di kamal," ucap Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Kemudian, anggaran sebesar Rp 333 miliar untuk revitalisasi atau memperbaiki pompa pengendali banjir.

Dinas SDA akan mengganti pompa yang tak lagi bekerja secara maksimal untuk memompa air karena termakan usia.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021 sampai 2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata dia.

Baca juga: Ekonomi Jakarta Turun 8,22 Persen, Ini Komentar Anies

Pemprov DKI juga akan kembali mengerjakan program pembangunan waduk yang akan menghabiskan anggaran Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, dan Rp 180 miliar di tahun 2022.

Jika ditotal maka menjadi Rp 1,01 triliun.

Waduk yang akan dilanjutkan pembuatannya, yakni waduk Brigif, waduk Pondok Rangon, Waduk Lebak Bulus, Waduk Cimanggis, Waduk rambutan, dan waduk Sunter Selatan.

Kemudian, program lainnya adalah peningkatan kapasitas sungai dan drainase (normalisasi).

Pengerjaan proyek normalisasi sebenarnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, tugas Pemprov DKI hanyalah pembebasan lahan.