Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Lokasi pembebasan lahan tersebut di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Ciliwung, dan Kali Jati Kramat.

"Untuk pengadaan lahannya di tahun 2020 ini, kita mengajukan anggaran Rp 552 miliar, di 2021 Rp 1,1 triliun, dan di 2022 Rp 404 miliar," terang Juaini.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Jakarta Bertambah 597, Dinkes DKI: Akumulasi Data Dua Hari

Selain itu, ada pembangunan NCICD atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Namun pembangunan tersebut diperkirakan baru akan dikerjakan ada tahun 2021.

"Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," tutur Juaini.

Terakhir adalah program pengadaan alat bantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.

Pada tahun 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 2021 di 40 lokasi.

Untuk program ini, DKI mengajukan anggaran 2020 ini sebesar Rp 1,6 miliar dan ditahun 2021 sebesar Rp 4 miliar.

"Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total Rp 5,2 triliun sekian," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.