Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Kompas.com - 07/08/2020, 08:44 WIB
Tampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). DOKUMENTASI BNPBTampilan banjir Jakarta dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggunakan anggaran Rp 5,2 triliun dari total Rp 12,5 triliun dana pinjaman Pemerintah Pusat, untuk sejumlah program penanganan banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, ada sejumlah program penanggulangan banjir yang akan dikerjakan seperti pembangunan polder pengendali banjir, perbaikan pompa pengendali banjir.

Kemudian, pengerjaan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, hingga pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program-program ini bakal dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.

Baca juga: Perekonomian Jakarta Turun 8,22 Persen, BPS Sebut Terendah 10 Tahun Terakhir

Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar. Bila ditotal menjadi Rp 785 miliar.

"Rencananya, kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di kamal," ucap Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Kemudian, anggaran sebesar Rp 333 miliar untuk revitalisasi atau memperbaiki pompa pengendali banjir.

Dinas SDA akan mengganti pompa yang tak lagi bekerja secara maksimal untuk memompa air karena termakan usia.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021 sampai 2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata dia.

Baca juga: Ekonomi Jakarta Turun 8,22 Persen, Ini Komentar Anies

Pemprov DKI juga akan kembali mengerjakan program pembangunan waduk yang akan menghabiskan anggaran Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, dan Rp 180 miliar di tahun 2022.

Jika ditotal maka menjadi Rp 1,01 triliun.

Waduk yang akan dilanjutkan pembuatannya, yakni waduk Brigif, waduk Pondok Rangon, Waduk Lebak Bulus, Waduk Cimanggis, Waduk rambutan, dan waduk Sunter Selatan.

Kemudian, program lainnya adalah peningkatan kapasitas sungai dan drainase (normalisasi).

Pengerjaan proyek normalisasi sebenarnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, tugas Pemprov DKI hanyalah pembebasan lahan.

Lokasi pembebasan lahan tersebut di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Ciliwung, dan Kali Jati Kramat.

"Untuk pengadaan lahannya di tahun 2020 ini, kita mengajukan anggaran Rp 552 miliar, di 2021 Rp 1,1 triliun, dan di 2022 Rp 404 miliar," terang Juaini.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Jakarta Bertambah 597, Dinkes DKI: Akumulasi Data Dua Hari

Selain itu, ada pembangunan NCICD atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Namun pembangunan tersebut diperkirakan baru akan dikerjakan ada tahun 2021.

"Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," tutur Juaini.

Terakhir adalah program pengadaan alat bantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.

Pada tahun 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 2021 di 40 lokasi.

Untuk program ini, DKI mengajukan anggaran 2020 ini sebesar Rp 1,6 miliar dan ditahun 2021 sebesar Rp 4 miliar.

"Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total Rp 5,2 triliun sekian," tutupnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keroyok Polisi saat Amankan Demo di Jakarta, 3 Pemuda Ditangkap

Keroyok Polisi saat Amankan Demo di Jakarta, 3 Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Puskesmas Tapos Dipersiapkan Gelar Simulasi Alur Vaksinasi Covid-19 di Depok

Puskesmas Tapos Dipersiapkan Gelar Simulasi Alur Vaksinasi Covid-19 di Depok

Megapolitan
Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Jakarta Velodrome Kembali Dibuka untuk Publik, Ini Syarat Berolahraga di Sana

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Polisi Periksa Kejiwaan Dukun Cabul Mengaku Bisa Sembuhkan Covid-19 di Tangerang

Megapolitan
Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Kasus Positif di Tangsel Disebut Melonjak karena Jumlah Tes Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Akan Jadi Kota Prioritas, Depok Berencana Gelar Simulasi Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Meski Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak, Kepatuhan Protokol Kesehatan Diklaim Membaik

Megapolitan
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Polisi dalam Penanganan Pascademo di Jakarta

Megapolitan
Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Polres Jaksel Akan Bentuk Satgas Khusus Tangani Kasus Begal Sepeda

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Polisi Usut Kasus Ribut Satpam dan Pengontrak Rumah yang Jual Mobil di Green Lake Cipondoh

Megapolitan
Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Anak Kecil Jadi Korban Penjambretan di Kebayoran Lama, Polisi Wanti-wanti Orangtua

Megapolitan
Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

Megapolitan
Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Viral, Anak Kecil Main Ponsel Disambar Penjambret di Kebayoran Lama

Megapolitan
Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Tempat Tidur Isolasi di RS Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Masih Tersisa 392 Unit

Megapolitan
Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Hingga 21 Oktober, 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Patriot Bekasi, 21 OTG Isolasi di Hotel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X