Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melanjutkan pembuatan lebih dari satu juta sumur resapan atau drainase vertikal.

Seperti diketahui, program pembuatan sumur resapan ini menjadi salah satu pengendalian banjir Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarya Juaini mengatakan, nantinya program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal ini akan melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya.

Namun, untuk material yang diperlukan akan difasilitasi oleh Dinas SDA DKI Jakarta.

"Rencananya, nanti kita minta pembuatan ini dilakukan secara padat karya. Jadi, dari warga bisa ikut andil membuat sumur resapan," ucap Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Ia menjelaskan, pengerjaan sumur akan dimulai tahun 2020 hingga 2022, memiliki target 60 titik sumur resapan setiap satu rukun tetangga (RT).

Rinciannya, 82.020 sumur resapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur resapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur resapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur resapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur.

Sementara itu, untuk sumur resapan tak akan dibangun di Jakarta Utara.

"Untuk di Utara, kita enggak bisa bangun karena kondisinya airnya dangkal. Digali 1 meter saja, air sudah timbul," tuturnya.

Sebenarnya, program pembangunan sumur resapan sudah dikerjakan di sejumlah titik, seperti di gedung pemerintah daerah, RPTRA, sekolah-sekolah, kantor kelurahan, masjid, dan taman kota.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Lalu, kelanjutan pembuatan sumur resapan direncanakan untuk dilanjutkan sejak awal tahun ini.

Namun, akibat pandemi Covid-19, Pemprov DKI mesti mengalihkan anggaran penanggulangan banjir untuk penanganan virus tersebut.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Ekonomi Jakarta Turun 8,22 Persen, Ini Komentar Anies

Dari total tersebut, Rp 5,2 triliun digunakan untuk sejumlah program penanganan banjir.

Program-program tersebut seperti pembangunan polder pengendali banjir, perbaikan pompa pengendali banjir, pengerjaan waduk, pembuatan sumur resapan, dan peningkatan kapasitas sungai dan drainase.

Pengerjaannya dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.