Pemprov DKI Optimistis Ekonomi Jakarta Segera Pulih

Kompas.com - 07/08/2020, 12:33 WIB
Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOLalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada akhir pekan, Sabtu (18/4/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) mulai 10 hingga 23 April 2020. Dampak dari adanya aturan ini, membuat kondisi dan situasi lalu lintas pada akhir pekan menjadi lengang dan sepi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta optimistis kondisi perekonomian di Ibu Kota dapat segera pulih walaupun sebelumnya tercatat penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,22 persen di kuartal kedua tahun 2020.

Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu mengatakan, pemulihan ekonomi di Ibu Kota bisa terealisasi dari penerimaan pajak.

Bapenda DKI mencatat, sejak 1 Januari hingga 5 Agustus 2020, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp 15,15 triliun atau 29,76 persen dari target pendapatan Rp 50,9 triliun.

Rincian realisasi pendapatan ini terdiri dari Rp 14,8 triliun sektor pajak dan Rp 334 miliar dari sektor retribusi.

"Sektor pajak yang menyumbang terbesar, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, pajak restoran, BPHTB dan PBB," kata Herlina dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Baca juga: Perekonomian Jakarta Turun 8,22 Persen, BPS Sebut Terendah 10 Tahun Terakhir

Herlina memaparkan, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Rp 4,5 triliun, BBN-KB Rp 2,3 triliun, pajak restoran Rp 1,2 triliun, BPHTB Rp 1,7 triliun serta Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 1,9 triliun.

"Kemudian, pajak hiburan baru terealisasi sebesar Rp 206 miliar, pajak hotel Rp 514 miliar, pajak reklame Rp 448 miliar, pajak parkir Rp 214 miliar, dan pajak rokok Rp 493 miliar," ungkap Herlina.

Badan Pusat Statistik (  BPS) DKI Jakarta sebelumnya menyebut penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,22 persen itu disebabkan pandemi Covid-19 terutama penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebut sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.

Baca juga: Ekonomi Jakarta Turun 8,22 Persen, Ini Komentar Anies

BPS menjelaskan, pariwisata menjadi sektor yang pertama kali terdampak atas kebijakan PSBB.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, ASN Jakut Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Cegah Penularan Covid-19, ASN Jakut Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

Megapolitan
Turap Melati Residence Longsor, Pengembang Beri Uang Belasungkawa untuk Keluarga Korban Tewas

Turap Melati Residence Longsor, Pengembang Beri Uang Belasungkawa untuk Keluarga Korban Tewas

Megapolitan
Bawa 8 Petasan, Seorang Buruh yang Hendak Demo ke Istana Diamankan Polisi di Tangerang

Bawa 8 Petasan, Seorang Buruh yang Hendak Demo ke Istana Diamankan Polisi di Tangerang

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Buang Kantong Sampah di Kalimalang Bakal Ditindak

Pengendara Mobil yang Terekam Buang Kantong Sampah di Kalimalang Bakal Ditindak

Megapolitan
Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Di Tengah Pandemi, Peredaran Narkoba Disamarkan dengan Logistik Sembako

Megapolitan
Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Tersangka Penjambretan Anak Kecil di Kebayoran Lama Coba Hilangkan Barang Bukti

Megapolitan
Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Dua Tersangka Jambret Ponsel Bocah di Kebayoran Lama Berstatus Pelajar, Motifnya Iseng

Megapolitan
Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Rampas Ponsel Bocah di Kebayoran, Tiga Penjambret Ditangkap di Tangerang

Megapolitan
8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

8.000 Personel Gabungan Disiapkan untuk Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini

Megapolitan
Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Marak Pesepeda Jadi Korban Jambret, Berikut Tips Aman Bersepeda

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Pemkot Bekasi Akan Biayai Perawatan Pasien Covid-19 yang Proses Klaimnya Ditolak Kemenkes

Megapolitan
Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Penjelasan Dirut RSUD Cengkareng Insiden Massa Jemput Paksa Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalin Antisipasi Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Biasanya Pertengahan Tahun, Pengesahan APBD-P DKI 2020 Mundur hingga November

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X