Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp 12,5 triliun untuk pemulihan ekonomi. Penjaman akan turun bertahap, yaitu Rp 4,5 triliun tahun 2020 dan Rp 8 triliun tahun 2021.

PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur milik Pemerintah Indonesia.

Pinjaman itu untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan menggunakan Rp 5,2 triliun dari pinjaman itu untuk sejumlah program penanganan banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, ada sejumlah program penanggulangan banjir yang akan dikerjakan seperti pembangunan polder pengendali banjir dan perbaikan pompa pengendali banjir.

Baca juga: Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Selain itu, dana akan digunakan untuk pengerjaan waduk, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, hingga pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program-program itu bakal dilaksanakan tahun 2020 hingga 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut.

Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi tanggul.

Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar. Bila ditotal menjadi Rp 785 miliar.

"Rencananya, kami akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di Kamal," kata Juaini dalam rapat pengendalian banjir yang ditayangkan akun Youtube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

Anggaran sebesar Rp 333 miliar akan digunakan untuk revitalisasi atau memperbaiki pompa pengendali banjir. Dinas SDA akan mengganti pompa yang tak lagi bekerja secara maksimal karena termakan usia.

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kami selesaikan timeline 2021 sampai 2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata dia.

Selain itu, ada pembangunan NCICD atau proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Namun pembangunan tersebut diperkirakan baru akan dikerjakan tahun 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Dapat Pinjaman Dana untuk Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

"Untuk tahun ini kami masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kami akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp 50 miliar," ujar Juaini.

Akan ada juga program pengadaan alat bantu pengendalian banjir atau flood supporting information system.