Pemprov DKI saat ini mempunyai 14 DWS yang tersebar di 14 kelurahan.
"Diumumkan dari kantor BPBD saat pintu air siaga tiga atau waspada. Alat kami memang pakai toa (pengeras suara). Satu titik ada empat speaker," kata Ridwan.
Sementara saat ketinggian air mencapai siaga dua, BPBD DKI menginformasikan peringatan dini melalui SMS blast.
Warga yang nomor ponselnya terdeteksi base transceiver station (BTS) di sekitar lokasi yang berpotensi banjir akan menerima pesan peringatan dini.
"Untuk tahun 2020 ada kok (anggarannya). Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4,07 miliar," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan pada 13 Januari 2020.
Selain itu, kata Ridwan, ada anggaran untuk pemeliharaan DWS yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Anggaran itu sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
"Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165 juta," kata Ridwan.
Anggaran yang disebutkan Ridwan merupakan bagian dari mata anggaran pemeliharaan dan pengembangan pusat data dan informasi kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112) yang totalnya Rp 4,36 miliar.
Saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir pada Kamis (6/8/2020) lalu, Anies mengkritik penggunaan toa itu.
Ia menyebutkan, toa tersebut bukanlah sebuah sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).
Awalnya, Anies membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS). Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.
"Ini bukan early warning system, ini toa ini toa. This is not a system. Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya resiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," kata Anies dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Kamis lalu.
Dia menyebutkan, Jakarta harus benar-benar membuat sistem peringatan dini banjir.
Anies lalu menyinggung bahwa toa awalnya merupakan alat yang dihibahkan dari Jepang tetapi kemudian malah ditambahkan alatnya.
Baca juga: Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi
"Ini adalah toa, belum sistem. Saya cek ini. kenapa coba kita pakai ini? Dan adanya cuma di 15 kelurahan. Awalnya dari mana? Dari Jepang ya, hibah. Sesudah hibah? Kita pengadaan," ujarnya.