PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Kompas.com - 08/08/2020, 21:34 WIB
Wakil Ketua Fraksi DPRD DKI PSI Justin Adrian saat meninjau lokasi naturalisasi segmen Shangrilla-Karet, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua Fraksi DPRD DKI PSI Justin Adrian saat meninjau lokasi naturalisasi segmen Shangrilla-Karet, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Sosial Indonesia (PSI)  Justin Adrian mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengkritik pengadaan toa atau pengeras suara sebagai sistem peringatan dini atau early warning system dalam menghadapi banjir.

Menurut Justin, justru Anies sendiri yang dulunya menyetujui pengadaan tersebut pada awal tahun 2020.

Justin menyebutkan, pengadaan toa sebagai sistem peringatan banjir merupakan kebijakan "coba-coba".

"Karena hasilnya tidak efektif dan tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bahkan ujung-ujungnya Anies sendiri seperti ikut mengkritisi kebijakan toa ini," kata Justin saat dihubungi, Sabtu (8/8/2020).

Baca juga: Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri.

"Bisa jadi tidak konsisten. Tapi bagi kami, sepertinya Anies memang bukan tipe pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir panjang dan strategis," ucapnya.

Ia mengingatkan Anies agar tidak sibuk dengan urusan toa. Pasalnya, Jakarta lebih membutuhkan alat penanggulangan banjir yang optimal.

Justin pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memikirkan pencegahan banjir jangka panjang.

"Terkait pentingnya pelaksanaan penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, PSI meminta Anies tidak hanya bawel tentang toa. Tapi agar segera mulai bekerja nyata, dengan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR," kata Justin.

Baca juga: Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Diketahui, saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir, Anies justru mengkritik penggunaan toa ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Megapolitan
Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Megapolitan
104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Megapolitan
Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Megapolitan
Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Megapolitan
Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Megapolitan
Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Megapolitan
1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

Megapolitan
Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Megapolitan
Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Megapolitan
Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Megapolitan
KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

Megapolitan
Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X