Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Kompas.com - 08/08/2020, 21:34 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Sosial Indonesia (PSI)  Justin Adrian mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengkritik pengadaan toa atau pengeras suara sebagai sistem peringatan dini atau early warning system dalam menghadapi banjir.

Menurut Justin, justru Anies sendiri yang dulunya menyetujui pengadaan tersebut pada awal tahun 2020.

Justin menyebutkan, pengadaan toa sebagai sistem peringatan banjir merupakan kebijakan "coba-coba".

"Karena hasilnya tidak efektif dan tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bahkan ujung-ujungnya Anies sendiri seperti ikut mengkritisi kebijakan toa ini," kata Justin saat dihubungi, Sabtu (8/8/2020).

Baca juga: Toa Peringatan Dini Banjir, Dulu Dimulai Anies tetapi Kini Dikritiknya

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri.

"Bisa jadi tidak konsisten. Tapi bagi kami, sepertinya Anies memang bukan tipe pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir panjang dan strategis," ucapnya.

Ia mengingatkan Anies agar tidak sibuk dengan urusan toa. Pasalnya, Jakarta lebih membutuhkan alat penanggulangan banjir yang optimal.

Justin pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memikirkan pencegahan banjir jangka panjang.

"Terkait pentingnya pelaksanaan penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, PSI meminta Anies tidak hanya bawel tentang toa. Tapi agar segera mulai bekerja nyata, dengan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR," kata Justin.

Baca juga: Dapat Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Apa yang Akan Dibuat DKI

Diketahui, saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir, Anies justru mengkritik penggunaan toa ini.

Ia menyebutkan bahwa toa tersebut bukanlah sebuah sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).

Awalnya, Anies membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS).

Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.

"Ini bukan early warning system, ini toa. This is not a system," kata Anies, dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya resiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," ucap Anies.

Baca juga: Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com