Asosiasi Serikat Pekerja: Pemerintah Jangan Hanya Mengacu pada Data BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 12/08/2020, 16:59 WIB
Mensos dalam acara Eksekutif Hasil Penelitian Bantuan Sosial Covid-19, Kamis (23/07/2020). Dok. Humas BP3SMensos dalam acara Eksekutif Hasil Penelitian Bantuan Sosial Covid-19, Kamis (23/07/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengapresiasi rencana pemerintah menyiapkan anggaran Rp 31 triliun sebagai bantuan langsung tunai (BLT) untuk 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Rencananya, BLT yang akan diterima sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan atau Rp 600.000 per bulan.

Meski demikian, menurut Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, ada salah satu celah yang dapat membuat program itu tak sepenuhnya tepat sasaran, yakni menyangkut data BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah jangan hanya berpatokan pada data pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (dalam menetapkan penerima bantuan)," kata Mirah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Buruh Minta Bantuan Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Segera Diwujudkan

"Karena masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.

Menurut Mirah, tak sedikit perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara kontrak maupun outsourcing. Tentu saja itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

"Modusnya, manajemen hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan," kata dia.

Jika hal ini terjadi, akan ada cukup banyak pekerja yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah di masa pandemi.

Mirah berpendapat, agar pekerja yang terdata betul-betul akurat, pemerintah mesti melibatkan serikat pekerja, baik di tingkat perusahaan, maupun di tingkat federasi/konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja.

"Termasuk melibatkan dinas tenaga kerja di tingkat provinsi/jabupaten/kota," ujar dia.

Apabila langkah ini terasa berbelit, pemerintah masih punya cara lain, yakni dengan mengacu pula pada data BPJS Kesehatan khususnya para peserta yang berstatus penerima bantuan iuran (PBI).

"Pemerintah juga perlu memaksimalkan fungsi pengawasan di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk di tingkat provinsi/kota/kabupaten," ujar Mirah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X