Asosiasi Serikat Pekerja: Pemerintah Jangan Hanya Mengacu pada Data BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 12/08/2020, 16:59 WIB
Mensos dalam acara Eksekutif Hasil Penelitian Bantuan Sosial Covid-19, Kamis (23/07/2020). Dok. Humas BP3SMensos dalam acara Eksekutif Hasil Penelitian Bantuan Sosial Covid-19, Kamis (23/07/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengapresiasi rencana pemerintah menyiapkan anggaran Rp 31 triliun sebagai bantuan langsung tunai (BLT) untuk 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Rencananya, BLT yang akan diterima sebesar Rp 2,4 juta selama empat bulan atau Rp 600.000 per bulan.

Meski demikian, menurut Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, ada salah satu celah yang dapat membuat program itu tak sepenuhnya tepat sasaran, yakni menyangkut data BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah jangan hanya berpatokan pada data pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (dalam menetapkan penerima bantuan)," kata Mirah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Buruh Minta Bantuan Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Segera Diwujudkan

"Karena masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.

Menurut Mirah, tak sedikit perusahaan yang mempekerjakan pekerja secara kontrak maupun outsourcing. Tentu saja itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Modusnya, manajemen hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan," kata dia.

Jika hal ini terjadi, akan ada cukup banyak pekerja yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah di masa pandemi.

Mirah berpendapat, agar pekerja yang terdata betul-betul akurat, pemerintah mesti melibatkan serikat pekerja, baik di tingkat perusahaan, maupun di tingkat federasi/konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja.

"Termasuk melibatkan dinas tenaga kerja di tingkat provinsi/jabupaten/kota," ujar dia.

Apabila langkah ini terasa berbelit, pemerintah masih punya cara lain, yakni dengan mengacu pula pada data BPJS Kesehatan khususnya para peserta yang berstatus penerima bantuan iuran (PBI).

"Pemerintah juga perlu memaksimalkan fungsi pengawasan di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk di tingkat provinsi/kota/kabupaten," ujar Mirah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Megapolitan
Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Megapolitan
95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.