Kompas.com - 12/08/2020, 17:21 WIB
Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia Mirah Sumirat KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPresiden Asosiasi Pekerja Indonesia Mirah Sumirat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mendesak pemerintah tidak diskriminatif dalam mengucurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta.

Ia mengatakan, pemerintah mesti membuka mata terhadap keberadaan para pegawai berstatus "magang" yang rentan menjadi korban.

Tak jarang pegawai berstatus magang justru dieksploitasi perusahaan dengan tidak diberikan hak yang setimpal dengan bobot pekerjaan.

"Selain harus memberikan jaminan kepastian hubungan kerja dan hak normatif, maka terhadap tenaga kerja magang tersebut juga berhak atas BLT dimaksud," kata Mirah via keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Buruh Minta Bantuan Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Segera Diwujudkan

"Tenaga magang banyak dipakai di perusahaan dan tidak terlindungi hak-hak kesejahteraannya," ujar dia.

Pemerintah berencana untuk menyalurkan dana bantuan Rp 2,4 juta per orang kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta di saat pandemi ini. Pencairan akan dilakukan secara bertahap, yakni 4 kali pencairan dengan besaran Rp 600.000 per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mirah menambahkan, masalah diskriminasi perlakuan terhadap pegawai yang tidak berstatus "tetap" bukan hanya ditemui di perusahaan swasta.

Ia meminta agar pemerintah mengawasi dan memastikan bahwa para pekerja nontetap di sektor BUMN juga terhindar dari diskriminasi serupa.

"Jangan ada diskriminasi untuk pekerja di BUMN. Seharusnya pekerja BUMN juga punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan BLT ini," kata dia.

"Di lingkungan BUMN, termasuk di banyak anak perusahaan dan cucu perusahaan BUMN, masih banyak yang mempekerjakan pekerja kontrak dan outsourcing. Upah pekerjanya diduga hanya sebatas upah minimum atau di bawah Rp 5 juta," kata Mirah.

Ia menyodorkan solusi agar pemerintah bisa menghindari beberapa jenis diskriminasi tadi. Mirah berharap, pemerintah jangan hanya mengacu pada data pekerja yang telah didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Jokowi Sebut BLT Pekerja Sebesar Rp 600.000 Cair dalam Dua Pekan

"Karena masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atau modusnya, manajemen hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak melaporkan gaji pekerja sesuai kenyataan," ujar dia.

Ia menyarankan, agar pekerja yang terdata betul-betul akurat serta menyeluruh, pemerintah perlu melibatkan serikat pekerja, baik di tingkat perusahaan, maupun di tingkat federasi/konfederasi, untuk melakukan pendataan pekerja.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 25 Klaster Covid-19 di Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Pemprov DKI Disebut Terkesan Tak Siap

Ada 25 Klaster Covid-19 di Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Pemprov DKI Disebut Terkesan Tak Siap

Megapolitan
Ada Kecelakaan Truk, Jalan Tol Jakarta-Cikampek Sempat Macet Total

Ada Kecelakaan Truk, Jalan Tol Jakarta-Cikampek Sempat Macet Total

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran Jakarta Selama PPKM Level 3

Aturan Makan di Restoran Jakarta Selama PPKM Level 3

Megapolitan
Kepala KPLP dan Kasubag Umum Lapas Tangerang Kembali Diperiksa Terkait Kebakaran

Kepala KPLP dan Kasubag Umum Lapas Tangerang Kembali Diperiksa Terkait Kebakaran

Megapolitan
Simpang Mampang Depok Banjir sejak Dini Hari padahal Tidak Diguyur Hujan

Simpang Mampang Depok Banjir sejak Dini Hari padahal Tidak Diguyur Hujan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bakal Cairkan Insentif Nakes pada Oktober Mendatang

Pemkot Bekasi Bakal Cairkan Insentif Nakes pada Oktober Mendatang

Megapolitan
Cegah Klaster Covid-19, Sekolah di Kota Bekasi Wajib Semprot Disinfektan Tiap Selesai PTM

Cegah Klaster Covid-19, Sekolah di Kota Bekasi Wajib Semprot Disinfektan Tiap Selesai PTM

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang untuk Tetapkan Tersangka Baru

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang untuk Tetapkan Tersangka Baru

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Panggil Luhut B Pandjaitan Terkait Laporan terhadap Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Polda Metro Jaya Akan Panggil Luhut B Pandjaitan Terkait Laporan terhadap Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Megapolitan
Soal 25 Klaster Covid-19 akibat PTM di Jakarta, Pimpinan DPRD DKI: Tak Perlu Panik Berlebihan

Soal 25 Klaster Covid-19 akibat PTM di Jakarta, Pimpinan DPRD DKI: Tak Perlu Panik Berlebihan

Megapolitan
Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Megapolitan
Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Megapolitan
1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

Megapolitan
UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.