Kompas.com - 14/08/2020, 14:56 WIB
Tukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTukang rongsokan tengah istirahat di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (22/4/2020). Di tengah pandemi Covid-19 dalam situasi yang sangat berat, pemerintah mengumumkan akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan.

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Sosial Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat ada 52.691 kepala keluarga (KK) calon orang miskin baru di wilayah itu.

Warga yang dikategorikan calon orang miskin baru adalah mereka yang terdampak Covid-19 dan dimasukkan dalam Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Bekasi, Yeni mengatakan, kepastian jumlah calon orang miskin baru tersebut masih menunggu verifikasi Kementerian Sosial.

“Sementara, 52.691 kepala keluarga yang diusulkan dari Non DTKS ke DTKS. Ini data awal Agustus. Karena harusnya ditutup tanggal 2 Agustus, sekarang diperpanjang lagi pengusulannya sampai 25 Agustus finalisasi,” ujar Yeni kepada wartawan, Selasa (11/8/2020) lalu.

Baca juga: Menteri Desa: 3,8 Juta Keluarga Miskin Telah Menerima BLT Dana Desa

Yeni mengatakan, jumlah keluarga Non DTKS itu bisa saja berubah dengan berjalannya waktu.

Apalagi kondisi pandemi Covid-19 itu menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut dan mengakibatkan banyak orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dinsos Kota Bekasi mengajukan data Non DTKS itu untuk diubah menjadi DTKS sebagai warga miskin ke Kemensos.

“Kalau miskin sudah pasti bertambah dengan adanya Covid-19. Tetapi kalau miskin yang ditentukan oleh Kepwal itu, itu adalah miskin yang sudah ditentukan oleh Kemensos yang masuk ke data DTKS,” kata Yeni.

Jumlah orang miskin yang masuk DTKS di Kota Bekasi hingga Januari 2020 lalu mencapai 106.138 KK.

Jumlah DTKS itu setiap tahun akan diperbaharui dengan melihat kondisi data tersebut apakah masih layak dalam kategori yang ditentukan.

Yeni mengatakan, jumlah data orang miskin baru yang diajukan menjadi DTKS akan didatangi oleh tim survei Kemensos. Sebanyak 52.691 KK yang diajukan sebagai orang miskin baru akan divalidasi dan diverifikasi kembali.

“Jadi yang memenuhi kriteria DTKS oleh Kemensos baru itu data resmi orang miskin di Bekasi,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Megapolitan
Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Megapolitan
Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Megapolitan
Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Megapolitan
Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Megapolitan
Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Megapolitan
Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

DPRD Sahkan APBD DKI Jakarta Tahun 2022 Rp 82,47 Triliun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.