Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Lihat Warga Bekasi Anggap Kasus Covid-19 Tidak Ada Selama Pelonggaran PSBB

Kompas.com - 18/08/2020, 19:33 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku miris melihat sebagian warganya menganggap kasus Covid-19 kini tidak ada.

Hal itu terlihat selama pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bekasi.

Sebagai informasi, PSBB proposional di Kota Bekasi sudah beberapa kali diperpanjang sejak 5 Juni 2020. Perpanjangan terakhir akan berakhir pada 2 September 2020.

“Karena transmisinya (penularan Covid-19) ini kan sekarang pada saat kita lepas menjadi adaptasi baru itu semua (orang) seolah-olah menganggap tidak ada lagi (Covid-19),” ujar Rahmat kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: Wali Kota Ungkap Covid-19 di Bekasi Ada 1.324 Kasus

Rahmat mengatakan, ketidakpatuhan sebagian warga terhadap protokol kesehatan membuat kasus Covid-19 di Kota Bekasi terus bertambah.

Data terakhir tercatat 1.324 kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi.

Meski kasus Covid-19 terus bertambah, Rahmat tak mempermasalahkannya. Sebab ia yakin Pemkot Bekasi bisa menangani kasus Covid-19.

Kini seluruh rumah sakit yang memiliki ruangan isolasi di Kota Bekasi wajib menerima pasien Covid-19.

“Kami saat ini memiliki kemampuan swab, kemampuan tim medis, dan memiliki kemampuan infrastruktur,” ucap dia.

Baca juga: 155 Keluarga di Kota Bekasi Terpapar Covid-19

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap Covid-19 dengan tetap mentaati aturan protokol kesehatan.

“Kan itu harusnya standar masuk rumah cuci tangan semua, sepatu jangan dimasukin ke rumah. Karena pastikan kalau yang dari Jakarta sama semua kondisinya dengan kita, orang Jakarta ke sini juga sama kondisinya dengan di sini. Artinya kita sudah sama-sama waspada terhadap kondisi yang ada,” kata dia.

Rahmat menambahkan, pihaknya akan kembali mengaktifkan kembali “RW Siaga”. Sejumlah perangkat daerah akan ditugaskan untuk ke RW mengawasi kepatuhan warga menerapkan protokol Covid-19.

Baca juga: Ada Selisih 615 Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Dibanding Data Website, Ini Penjelasan Dinkes

Pihaknya akan melacak kasus Covid-19 hingga tingkat RW yang wilayahnya ada klaster keluarga. Rapid test massal akan dilakukan mulai pekan depan.

Ia juga telah meminta kantor di lingkungan Bekasi untuk kembali menerapkan kerja dari rumah atau work from home.

“Ini terus harus digalakkan kembali (protokol kesehatan), termasuk di kantor juga kita sudah melakukan pengurangan kan, melakukan proses-proses sosialisasi di tingkat RW,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com