Langgar Protokol Kesehatan Berulang Kali, Kantor hingga Hotel Bisa Ditutup dan Denda Rp 150 Juta

Kompas.com - 21/08/2020, 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan terancam ditutup sementara hingga didenda Rp 150 juta bila berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi ini tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam," tulis pergub tersebut.

Baca juga: Pergub Anies: Denda hingga Rp 150 Juta untuk Restoran dan Kafe yang Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran hingga perhotelan yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan, dikenakan sanksi denda administratif dengan beberapa tahapan.

"Pelanggaran berulang satu kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 50 juta. Pelanggaran berulang 2 kali dikenakan denda administratif sebesar Rp 100 juta," lanjut pergub tersebut.

Pelanggaran berulang 3 kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp 150 juta.

Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara perkantoran hingga perhotelan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dalam waktu paling lama 7 hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.

Baca juga: Anies Keluarkan Pergub, Warga yang Tolak atau Paksa Ambil Jenazah Covid-19 Bisa Dijerat Pidana

Berikut protokol kesehatan yang wajib diterapkan di perkantoran hingga hotel:

1.Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari:

  1. pimpinan,
  2. bagian kepegawaian,
  3. bagian kesehatan dan keselamatan kerja; dan
  4. petugas kesehatan.

Tim penanganan Covid-19 ini harus berdasarkan surat keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Tegaskan Pemprov Tak Kerja Sama dengan ACT soal Penyelenggaraan Kurban

Wagub DKI Tegaskan Pemprov Tak Kerja Sama dengan ACT soal Penyelenggaraan Kurban

Megapolitan
Teknisi Sekolah Bacok Kepala TU SMAN Unggulan Jakarta, Pelaku Serahkan Diri Usai Kejadian

Teknisi Sekolah Bacok Kepala TU SMAN Unggulan Jakarta, Pelaku Serahkan Diri Usai Kejadian

Megapolitan
PKL di Dekat Rel Pasar Kemiri Muka Menolak Ditertibkan, Pedagang: Jangan Dibongkar, tapi Dirapikan...

PKL di Dekat Rel Pasar Kemiri Muka Menolak Ditertibkan, Pedagang: Jangan Dibongkar, tapi Dirapikan...

Megapolitan
PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Megapolitan
3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

Megapolitan
Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Megapolitan
PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
Mendadak Balik Arah Aturan PPKM Jakarta, Pelonggaran Pembatasan dan Dalih Lewati Puncak Pandemi

Mendadak Balik Arah Aturan PPKM Jakarta, Pelonggaran Pembatasan dan Dalih Lewati Puncak Pandemi

Megapolitan
Parkir Liar Kerap Bikin Macet, Polisi Akan Tindak Tegas Siapa Pun Pelanggarnya

Parkir Liar Kerap Bikin Macet, Polisi Akan Tindak Tegas Siapa Pun Pelanggarnya

Megapolitan
Curi Motor di Jakasampurna Bekasi, Pelaku Malah Tinggalkan Motornya di Tempat Pencurian

Curi Motor di Jakasampurna Bekasi, Pelaku Malah Tinggalkan Motornya di Tempat Pencurian

Megapolitan
Pria Terkapar Berlumuran Darah di Gang Sempit Tambora, Polisi: Warga Dengar Suara Cekcok

Pria Terkapar Berlumuran Darah di Gang Sempit Tambora, Polisi: Warga Dengar Suara Cekcok

Megapolitan
Pemulung Korban Penganiayaan Disebut Kerap Tidur di Trotoar Jalan Gatot Subroto

Pemulung Korban Penganiayaan Disebut Kerap Tidur di Trotoar Jalan Gatot Subroto

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.