DPRD Bekasi Sebut Kurangnya Pengawasan Pemkot Bikin Masyarakat Abai terhadap Covid-19

BEKASI, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Bekasi Nidcodemus Godjang menilai bahwa pengawasan dan sosialiasi Pemerintah Kota Bekasi terkait Covid-19 belakangan ini malah kendur.

Akibatnya, jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi meningkat hingga mencapai 1.324 kasus, sesuai data Selasa (18/8/2020) lalu. Kasus Covid-19 tersebut disumbang klaster keluarga dengan 436 kasus dari 154 Kepala Keluarga.

“Bertambahnya klaster baru bukti Pemkot tidak lagi fokus memutus rantai Covid,” ucap Nidco melalui pesan tertulis, Jumat (21/8/2020).

Baca juga: Wali Kota Ungkap Covid-19 di Bekasi Ada 1.324 Kasus

Nidco mengatakan, pengawasan yang kurang dari Pemkot menyebabkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

Buktinya, politikus PDIP ini mengaku masih banyak menemukan masyarakat di pusat keramaian tidak mengenakan masker dengan benar.

Masyarakat seolah menganggap Covid-19 sudah tidak ada.

Baca juga: Wali Kota Lihat Warga Bekasi Anggap Kasus Covid-19 Tidak Ada Selama Pelonggaran PSBB

“Masyarakat jadi ikut terpengaruh seolah Covid sudah berakhir karena pengawasan dan sosialisasi yang tidak lagi ada dari Pemkot,” kata dia.

Nidco mendesak agar Pemkot Bekasi lebih ketat mengawasi masyarakat di pusat-pusat keramaian.

Bahkan jika diperlukan pemberian sanksi agar masyarakat sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan pun bisa diterapkan.

Baca juga: Tak Setuju Warga Didenda, Walkot Bekasi: Cari Rp 150.000 Sekarang Susah Bukan Main

“Kami minta agar pengawasan di titik-titik keramaian terus dilakukan,” ucap dia.

Nidco juga berharap masyarakat bekerja sama untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dapat mencegah penularan Covid-19.

“Saya juga berharap untuk tetap menjaga protokol Covid-19 secara disiplin hingga vaksin dan obat ada (ditemukan),” ujar dia.