Berganti Kebijakan dari CFD hingga Jalur Sepeda dalam Tol, Anies Kerap Coba-coba?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa kali membuat kebijakan yang berhubungan dengan olahraga selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Kebijakan tersebut, yakni diadakannya kembali car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB); kemudian ditiadakan; lalu disediakan 32 jalur sepeda; hingga wacana jalur sepeda di tol dalam kota.

CFD saat PSBB transisi

Pada 21 Juni 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk kembali mengadakan CFD di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Saat itu, Pemprov DKI melarang ibu hamil, anak-anak, dan warga lanjut usia (lansia) dilarang beraktivitas di area car free day.

Alasannya, tiga kategori warga tersebut rentan terpapar Covid-19.

Pemprov DKI juga mewajibkan seluruh warga yang akan beraktivitas di area CFD untuk wajib memakai masker.

Baca juga: Ahli Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta Akibat Pelonggaran PSBB, Termasuk CFD

Bagi warga yang tidak memakai masker akan dikenai sanksi denda Rp 250.000.

Namun, saat CFD berlangsung, terdapat lima orang warga di CFD yang reaktif Covid-19 saat dilakukan rapid test.

"Rapid test tadi yang ikut tes 600 orang, reaktif lima orang," ungkap Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen (Pol) Rusdianto.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, ada 40.155 warga hadir di kawasan CFD saat itu, terdiri dari 21.342 pejalan kaki dan 18.813 pesepeda.

"Artinya angkanya cukup banyak, belum yang lainnya yang masuk di gedung-gedung sekitarnya itu tidak terhitung," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

CFD ditiadakan

Karena adanya pelanggaran protokol kesehatan, Pemprov DKI Jakarta kembali meniadakan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin.

Syafrin mengatakan, CFD kembali ditiadakan untuk sementara waktu.

"Benar, HBKB Sudirman-Thamrin ditiadakan," ucap Syafrin saat dihubungi, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Berdasarkan hasil evaluasi CFD atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Sudirman-Thamrin, Minggu (21/6/2020), para pejalan kaki telah menyebabkan kerumunan.

"Hasil evaluasi HBKB kemarin, itu ternyata terjadi penumpukan oleh pejalan kaki sehingga dari sisi physical distancing, jaga jarak aman, itu terabaikan," kata dia.

Ganti dengan 32 jalur sepeda

Setelah meniadakan CFD, Dishub DKI Jakarta kemudian menyediakan 32 lokasi pengganti area CFD kawasan Sudirman-Thamrin dikhususnya untuk pesepeda.

Pejalan kaki dilarang beraktivitas di lokasi tersebut. Pedagang juga dilarang berjualan.

"Jadi 32 lokasi ini adalah ruang publik yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga berolahraga sepeda," tutur Syafrin.

Baca juga: CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

Syafrin menuturkan, pesepeda akan terus bergerak sehingga tidak akan menimbulkan kerumunan. Hal tersebut berbeda dengan pejalan kaki.

Sebanyak 32 lokasi disiapkan pada Minggu (28/6/2020) mulai pukul 06.00 sampai 09.00 WIB.

Ke-32 ruas jalan akan ditutup sehingga kendaraan bermotor tidak bisa melintas.

"Jalan ditutup pukul 06.00 sampai pukul 09.00," ucap Syafrin.

Tiadakan 32 jalur sepeda

Setelah berlangsung hampir dua bulan, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan sementara 32 kawasan khusus pesepeda (KKP) tersebut.

Syafrin menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan warga saat beraktivitas di 32 KKP itu.
Tak hanya itu, penyebaran Covid-19 di Ibu Kota terus meningkat selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pun menjadi pertimbangan penghentian sementara.

"Untuk sementara KKP kami tiadakan, sambil kami evaluasi untuk implementasi selanjutnya," kata Syafrin.

Usulkan jalur sepeda road bike di tol

Yang terbaru, pada 11 Agustus 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memanfaatkan ruas jalan tol lingkar dalam bagi pesepeda.

Dalam surat yang dikirimkan pada 11 Agustus 2020 itu tertulis bahwa terjadi peningkatan volume pesepeda setiap minggunya.

Volume tertinggi pada minggu ketujuh atau dari tanggal 20 sampai 26 Juli 2020 sebanyak 82.380 pesepeda.

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Permohonan Penggunaan Tol Dalam Kota untuk Sepeda Setiap Minggu

"Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan izin pemanfaatan 1 ruas jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi Barat sebagai lintasan road bike guna mengakomodir pengguna sepeda pada setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00," bunyi surat tersebut.

Saat dikonfirmasi, Syafrin Liputo berujar, permohonan penggunaan jalan tol dalam kota diajukan karena meningkatnya animo masyarakat untuk bersepeda.

"Pengguna sepeda di kawasan jalur sepeda sementara di Sudirman sampai Merdeka Barat sangat tinggi. Oleh sebab itu, kami dari Pak Gubernur mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol," kata Syafrin.

Satu ruas tol tersebut bakal berada di tol dalam kota, khususnya arah Kebon Nanas hingga Tanjung Priok.

Syafrin menyebutkan, jalur ini hanya dikhususkan bagi pengguna sepeda road bike atau sepeda balap.

"Bukan sepeda biasa. Namanya road bike. Jadi menyiapkan satu jalur sendiri untuk jalur sepeda sementara untuk road bike," tuturnya.

Alasannya, karena membutuhkan jalur khusus dan dikendarai dengan kecepatan tinggi. Selain itu, track atau jalur yang dilintasi juga berbeda dari sepeda biasa.

Kebijakan coba-coba?

Menanggapi berbagai kebijakan tersebut, anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebutkan bahwa Anies kerap coba-coba

Menurut Johnny, Anies seperti mencari perhatian dan tak mempertimbangkan kebijakan secara matang.

"Hanya sekadar cari perhatian supaya menjadi sumber berita saya menduga seperti itu. Tapi urgensinya apa? Dia mencoba-coba tapi sekaligus pengin jadi bahan pemberitaan seperti itu," ucap Johnny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Ia menilai, Anies seringkali membuat kebijakan di luar programnya

"Ini kesan saya bahwa Pak Anies dia sebenarnya enggak paham asas enggak paham apa yang kemarin dia sampaikan janjinya ke warga Jakarta ketika maju cagub," tutup Johnny.