Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta dan Darurat Kapasitas RS, Haruskah Tarik Rem Darurat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi DKI Jakarta mencatatkan lima kali lonjakan penambahan kasus harian pasien Covid-19 selama bulan Agustus 2020.

Padahal saat ini, Pemprov DKI masih memberlakukan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

PSBB transisi awalnya diberlakukan mulai 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Kemudian, Pemprov DKI memutuskan memperpanjang PSBB transisi masing-masing selama dua pekan sebanyak lima kali, terhitung mulai 3 Juli hingga 10 September 2020.

Catatan Kompas.com, penambahan kasus positif Covid-19 di Ibu Kota selama bulan Agustus masih fluktuatif. Dalam sebulan, rata-rata penambahan kasus di Ibu Kota adalah 580,6.

Lonjakan tertinggi penambahan kasus positif terjadi pada Minggu (30/8/2020) kemarin, yakni 1.114 kasus.

Baca juga: Tambah 1.114 Kasus Positif Covid-19 di Jakarta, Sebagian Besar Terpapar Saat Libur Panjang

Kemarin, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, tingginya penambahan kasus tersebut karena 385 kasus adalah akumulasi data 7 hari sebelumnya yang baru dilaporkan.

Data Pemprov DKI, mayoritas pasien terpapar Covid-19 saat libur panjang akhir pekan (long weekend) pada rentang waktu 16 - 22 Agustus 2020.

Sementara itu, 70 persen kasus positif pada Minggu adalah kasus yang diambil spesimen pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2020.

Jika dihitung mundur, masa inkubasi tersering adalah 6 hari. Lalu pasien mengakses pemeriksaan PCR 1-2 hari, maka kesimpulannya adalah periode penularan tertinggi terjadi pada 16-17 Agustus 2020.

"Angka pengambilan spesimen pada 27 Agustus juga cukup tinggi, perlu dipertimbangkan efek long weekend 2 minggu berturut-turut. Perlu adanya kewaspadaan dan usah bersama, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, dalam melihat tren kenaikan kasus ini," kata Dwi.

Lonjakan sebelumnya terjadi tiga hari berturut-turut, yakni Sabtu (29/8/2020), dengan penambahan 888 kasus, Jumat (28/8/2020) bertambah 816 kasus, serta Kamis (27/8/2020) bertambah 820 kasus.

Baca juga: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Jakarta Terisi 70 Persen

Berikut rincian penambahan kasus positif Covid-19 selama bulan Agustus 2020:

• 1 Agustus : bertambah 374 menjadi 21.575 kasus

• 2 Agustus : bertambah 379 menjadi 21.954 kasus

• 3 Agustus : bertambah 489 menjadi 22.443 kasus

• 4 Agustus: bertambah 466 menjadi 22.909 kasus

• 5 Agustus : bertambah 357 menjadi 23.266 kasus

• 6 Agustus: bertambah 597 menjadi 23.863 kasus

• 7 Agustus: bertambah 658 menjadi 24.521 kasus

• 8 Agustus: bertambah 721 menjadi 25.242 kasus (lonjakan pertama)

• 9 Agustus: bertambah 472 menjadi 25.714 kasus

• 10 Agustus : bertambah 479 menjadi 26.193 kasus

• 11 Agustus : bertambah 471 menjadi 26.664 kasus

• 12 Agustus : bertambah 578 menjadi 27.242 kasus

• 13 Agustus : bertambah 621 menjadi 27.863 kasus

• 14 Agustus : bertambah 575 menjadi 28.438 kasus

• 15 Agustus : bertambah 598 menjadi 29.036 kasus

• 16 Agustus : bertambah 518 menjadi 29.554 kasus

• 17 Agustus : bertambah 538 menjadi 30.092 kasus

• 18 Agustus : bertambah 505 menjadi 30.597 kasus

• 19 Agustus: bertambah 565 menjadi 31.162 kasus

• 20 Agustus : bertambah 595 menjadi 31.757 kasus

• 21 Agustus: bertambah 641 menjadi 32.398 kasus

• 22 Agustus: bertambah 601 menjadi 32.999 kasus

• 23 Agustus: bertambah 637 menjadi 33.636 kasus

• 24 Agustus: bertambah 659 menjadi 34.295 kasus

• 25 Agustus : bertambah 636 menjadi 34.931 kasus

• 26 Agustus : bertambah 711 menjadi 35.642 kasus

• 27 Agustus : bertambah 820 menjadi 36.642 kasus (lonjakan kedua)

• 28 Agustus : bertambah 816 menjadi 37.278 kasus (lonjakan ketiga)

• 29 Agustus : bertambah 888 menjadi 38.166 kasus (lonjakan keempat)

• 30 Agustus : bertambah 1.114 menjadi 39.280 kasus (lonjakan kelima)

Sejalan dengan tingginya kasus harian Covid-19, angka positivity rate di DKI Jakarta juga terus meningkat.

Bahkan, angka positivity rate dalam sepekan pernah mencapai 10,1 persen pada 28 Agustus 2020.

Angka positivity rate itu merupakan angka tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 dan telah melebihi batas ideal yang ditetapkan WHO, yakni tidak lebih dari 5 persen.

Ketika ditanya penyebab positivity rate melonjak, Pemprov DKI selalu mengklaim karena tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR) secara masif.

Darurat kapasitas tempat tidur di rumah sakit

Kenaikan kasus positif dan angka positivity rate Covid-19 berdampak pada ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, terjadi peningkatan persentase keterisian rumah sakit (RS) rujukan Covid-19.

Baca juga: Perekrutan Tenaga Kesehatan di Jakarta untuk Kebutuhan RSUD

Ia menyebutkan, dari 67 rumah sakit rujukan Covid-19 di Ibu Kota, 70 persen tempat tidur di ruang isolasi maupun kamar ICU sudah terisi oleh pasien.

"Kita sekarang naik, hampir 70 persen (kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 terpakai)," ujar Widya, Jumat (28/8/2020).

Menurut Widya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini berupaya meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19.

Bahkan, Dinkes DKI juga membuka perekrutan tenaga kesehatan profesional untuk mengisi kebutuhan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibu Kota

Haruskah tarik rem darurat?

Setiap kali mengumumkan perpanjangan PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menyebut Pemprov bisa memberlakukan rem darurat jika lonjakan terus terjadi.

Bahkan, Pemprov DKI bisa kembali memaksa warga untuk beraktivitas di rumah.

“Saya ingatkan pada semua jangan sampai situasi ini jalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake,” kata Anies, Rabu (5/8/2020).

Bertolak belakang dengan rencana pemberlakuan rem darurat, Anies justru berencana membuka kembali bioskop dalam waktu dekat.

Wacana pembukaan bioskop dalam waktu dekat itu pertama kali dilontarkan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Anies dalam konferensi pers di kanal Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 26 Agustus 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, bioskop akan kembali dibuka dengan mempertimbangkan kontribusinya yang dinilai bisa meningkatkan imunitas masyarakat.

Pasalnya, sistem imunitas itu berpengaruh pada tingkat risiko seseorang terpapar Covid-19.

Menurut Wiku, masyarakat merasa bahagia secara mental ketika menonton film di bioskop.

Perasaan bahagia itulah yang berpengaruh pada peningkatan imunitas tubuh seseorang sehingga bisa memperkecil risiko terpapar Covid-19.

"Bahwa bisokop dan cinema memang memiliki karakteristik dan kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat karena imunitas masyarakat bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik masyarakat juga ditingkatkan," kata Wiku.

Dalam kesempatan yang sama, Anies menjelaskan, keputusan pembukaan bioskop merujuk pada studi dan kajian para pakar terkait dengan penanganan dan pengelolaan kegiatan di dalam bioskop, yang sudah dilakukan di 47 negara, salah satunya Korea Selatan.

"Jadi 47 negara saat ini kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa. Bahkan di Korea Selatan, selama pandemi termasuk puncak pandemi mereka di sana bioskop tidak ditutup," kata Anies.

Anies memaparkan, dalam kajian para pakar itu, ada sejumlah poin penting yang membuat bioskop dinilai aman untuk beroperasi saat pandemi Covid-19.

Ketika ditanya tentang prosedur pemberlakuan rem darurat, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, rem darurat bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta apabila kasusnya telah melampaui puncak.

Menurut Tri, puncak kasus DKI Jakarta sejauh ini ada pada bulan April.

"DKI Jakarta kurva tertingginya pada bulan April. Nah kalau sekarang pasti terlampaui karena jumlah pemeriksaan bulan April itu masih 10.000, sekarang meningkat sekitar 30.000," katanya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Dihubungi terpisah, Epidemiolog UI Pandu Riono mengatakan, rem darurat tidak bisa diambil sepihak oleh Pemprov DKI.

Menurut Pandu, rem darurat memang sulit dilakukan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Pemprov DKI hanyalah rem biasa, yaitu dengan terus memberlakukan PSBB transisi.

"Itu rem darurat, bukan di tangan gubernur lho, tapi harus seizin atau restu pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga bilangnya gas dan rem, tapi rem sudah dol," ujar Pandu.