Pemprov DKI Kembali Bahas Penempatan PKL di Trotoar

Kompas.com - 01/09/2020, 09:40 WIB
Pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar di arah pintu masuk Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pantauan Kompas.com di lokasi, puluhan PKL menjajakan barang dagangannya di trotoar yang harusnya difungsikan sebagai tempat pejalan kaki, Rabu (25/4/2018), KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAPedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar di arah pintu masuk Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pantauan Kompas.com di lokasi, puluhan PKL menjajakan barang dagangannya di trotoar yang harusnya difungsikan sebagai tempat pejalan kaki, Rabu (25/4/2018),

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membahas penempatan pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, penempatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pendataan dari Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta.

"Intinya tetap saya menunggu dari Pak Andri (Plt Kepala Dinas UMKM) lokasinya di mana saja. Trotoar kan hak pejalan kaki kalau pejalan kaki merasa sudah terganggu, di dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan boleh digunakan untuk PKL, tapi dengan ketentuan A B C D E F, selama ketentuan itu dipenuhi ya clear," ucap Hari dalam rekaman yang diterima, Selasa (1/9/2020).

Selain itu, penempatan PKL juga akan dikoordinasikan atau diatur masing-masing oleh dinas dan BUMD yang mengerjakan trotoar, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta PT MRT Jakarta.

"Ya tadi kan aset banyak trotoarnya, ada yang punya Bina Marga, ada yang punya MRT, ada yang punya Dinas SDA, Dinas Pertamanan. Nanti dari masing-masing yang punya aset itu menyampaikan, oh di sini ini, di sini ini. Semua memberi rekomendasi. Baru ditetapkan, baru dibuat," kata dia.

Ia menjelaskan, nantinya dua pertiga trotoar bakal digunakan oleh pejalan kaki dan selebihnya oleh PKL.

Namun, hingga saat ini desain untuk penataan tersebut masih dalam rancangan.

"Dan itu nanti saya sampaikan, kalau Anda mau bangun seperti itu, nanti dikasih tahu seperti ini loh sesuai dengan ketentuan Permen PUPR," tuturnya.

Pada September 2019, Pemprov DKI mewacanakan untuk memfasilitasi PKL di trotoar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Megapolitan
Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Megapolitan
Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Megapolitan
Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Megapolitan
Pelayat Padati Area Pemakaman Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Pancoran

Pelayat Padati Area Pemakaman Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Pancoran

Megapolitan
Cerita Ivana, Perawat di Jakarta yang Sudah Divaksin Covid-19

Cerita Ivana, Perawat di Jakarta yang Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Keluarga Jemput Jenazah di RS Polri

Pramugari Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, Keluarga Jemput Jenazah di RS Polri

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Komplotan Pembobol Mesin ATM di Stasiun Pasar Minggu

4 Fakta Penangkapan Komplotan Pembobol Mesin ATM di Stasiun Pasar Minggu

Megapolitan
 Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver

Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver

Megapolitan
Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Fakta-fakta Gugatan terhadap Raffi Ahmad Gara-gara Pesta Usai Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Buntut Keluyuran Usai Vaksin, Raffi Ahmad Diminta Lakukan 3 Hal Ini oleh Penggugat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X