Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19, Ini Komentar Wali Kota

Kompas.com - 02/09/2020, 17:41 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menetapkan status Kota Bekasi kini berubah dari zona risiko sedang (oranye) menjadi risiko tinggi (merah) penularan virus corona tipe-2 (SARS-CoV-2).

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tak kaget jika wilayahnya kini berubah menjadi zona merah Covid-19.

Sebab, kata pria yang akrab disapa Pepen ini, wilayah Kota Bekasi bersebelahan dengan Ibu Kota Jakarta, yang juga berada di zona merah.

Dengan begitu, kemungkinan penyebaran Covid-19 menjadi tinggi.

“Saya kira seperti awal yang saya sampaikan zona hijau (Kota Bekasi) tidak akan mungkin, karena kita daerah transmisi, karena daerah lintasan zona kuning atau zona merah itu hanya batasan waktu,” ucap Rahmat kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: 37 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya...

Meski demikian, pihak Pemkot yakin bisa tetap menangani Covid-19 yang kini berstatus risiko tinggi atau zona merah.

Sebab, Pemkot Bekasi memiliki infrastruktur yang cukup, baik dari alat test Covid-19 maupun rumah sakit.

Sebagai informasi, Pemkot masih punya 21.000 alat swab. Sementara, alat rapid test tersisa 70.000 yang diperkirakan cukup hingga Desember 2020.

“Karena kita (tahu) bagaimana caranya mengubah dari merah ke kuning, lalu dari kuning ke hijau, yang kita sediakan adalah infrastruktur rapid dan Kit PCR (yang cukup),” kata dia.

Ia menambahkan, penanganan Covid-19 juga harus diiringi dengan bangkitnya ekonomi Kota Bekasi selama masa pandemi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Megapolitan
Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Megapolitan
Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

Megapolitan
Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Pelaksanaan Perda Covid-19 Menunggu Pergub yang Lebih Rinci

Megapolitan
Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Pedemo UU Cipta Kerja Bakar Ban di Sekitar Patung Kuda

Megapolitan
Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Kembali Demo Tolak Omnibus Law, Massa BEM SI Bawa Piagam Kegagalan untuk Pemerintah

Megapolitan
Antisipasi Ambulans Dipakai Perusuh, Polisi Koordinasi dengan Dinkes DKI

Antisipasi Ambulans Dipakai Perusuh, Polisi Koordinasi dengan Dinkes DKI

Megapolitan
Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Massa KASBI Mulai Padati Jalan Raya Pasar Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X