Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2020, 21:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menginstruksikan agar seluruh kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menerapkan sistem kerja 50 persen dari rumah (work from home/WFH) dan 50 persen dari kantor (work from office/WFO).

Instruksi ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 02/SE/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

SE ini sekaligus menjadi tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Disnakertrans DKI Sidak Langsung Berbagai Perusahaan yang Terapkan WFO

"Kepala perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah mengatur jadwal kerja bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya; dengan ketentuan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor dengan mempertimbangkan jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di kantor paling sedikit sebesar 50 persen dari jumlah pegawai," tulis Saefullah dalam SE tersebut, Rabu (2/9/2020).

Selanjutnya, mempertimbangkan kondisi kesehatan atau faktor komorbiditas pegawai yakni pegawai dengan kondisi hamil, memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma dan penyakit berat lainnya.

Selain itu wajib dipertimbangkan jarak tempat tinggal dengan tempat kerja dan jenis kendaraan yang digunakan menuju ke tempat kerja.

Baca juga: Ini Alasan Anggota DPRD DKI Pilih Rapat di Restoran Dibanding Kantor

Untuk ASN yang bekerja dari kantor pun bakal dibagi dalam dua sif kerja.

"Waktu bekerja di kantor paling sedikit 5,5 jam sehari sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja," ucapnya

Untuk pengaturan jadwal kerja adalah Senin sampai Kamis masuk pukul 07.00 hingga 12.30 WIB untuk sif 1.Lalu masuk pukul 10.30 hingga 16.00 WIB untuk sif 2.

"Kemudian pada hari Jumat sif 1 masuk pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Dan sif 2 masuk 10.30 sampai dengan 16.30 WIB," kata dia.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menambahkan, peraturan tersebut bakal berlaku mulai 3 September 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipu Selebgram dan Ratusan Orang untuk Pergi Umrah, Wanita di Bogor Diamankan Polisi

Tipu Selebgram dan Ratusan Orang untuk Pergi Umrah, Wanita di Bogor Diamankan Polisi

Megapolitan
Mengenal FPPR, Dana yang Digelontorkan untuk Bantu Pembeli Rumah DP Rp 0

Mengenal FPPR, Dana yang Digelontorkan untuk Bantu Pembeli Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Saat Hasya Tergeletak 45 Menit Tanpa Mendapat Bantuan Usai Dilindas Mobil Pensiunan Polisi…

Saat Hasya Tergeletak 45 Menit Tanpa Mendapat Bantuan Usai Dilindas Mobil Pensiunan Polisi…

Megapolitan
Honda Civic Hilang Kendali lalu Tabrak Gerobak Dagangan Makanan, 5 Orang Jadi Korban

Honda Civic Hilang Kendali lalu Tabrak Gerobak Dagangan Makanan, 5 Orang Jadi Korban

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Peminat Rumah DP Rp 0 Masih Tinggi, tetapi Banyak yang Terhambat

Pemprov DKI Klaim Peminat Rumah DP Rp 0 Masih Tinggi, tetapi Banyak yang Terhambat

Megapolitan
BERITA FOTO: Teddy Minahasa Didakwa Jual Beli Narkoba dengan Anak Buah

BERITA FOTO: Teddy Minahasa Didakwa Jual Beli Narkoba dengan Anak Buah

Megapolitan
Kantor Percetakan di Ciracas Ludes Terbakar, Diduga akibat Korsleting pada Mesin

Kantor Percetakan di Ciracas Ludes Terbakar, Diduga akibat Korsleting pada Mesin

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas di Cimanggis Depok, Awalnya Dikejar Empat Orang Usai Cekcok di Kafe

Pengendara Motor Tewas di Cimanggis Depok, Awalnya Dikejar Empat Orang Usai Cekcok di Kafe

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Pindahkan 120 Km Kabel yang Membentang di Langit Jakarta ke Dalam Tanah

Pemprov DKI Bakal Pindahkan 120 Km Kabel yang Membentang di Langit Jakarta ke Dalam Tanah

Megapolitan
Harta Kekayaan Kompol D Mencapai Rp 1,5 Miliar, Ada Tanah dan Bangunan hingga Mobil Mercy

Harta Kekayaan Kompol D Mencapai Rp 1,5 Miliar, Ada Tanah dan Bangunan hingga Mobil Mercy

Megapolitan
BMKG Minta Warga Pesisir Utara Jakarta Waspadai Rob 2-6 Februari 2023

BMKG Minta Warga Pesisir Utara Jakarta Waspadai Rob 2-6 Februari 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Bulan Februari 2023

Megapolitan
Mas Kawin dan Uang Rp 1 Juta Milik Bos Cilor Dicuri, Pelakunya Karyawan Sendiri

Mas Kawin dan Uang Rp 1 Juta Milik Bos Cilor Dicuri, Pelakunya Karyawan Sendiri

Megapolitan
Korban KSP Indosurya Unjuk Rasa, Minta Henry Surya Ditahan Lagi dan Kembalikan Aset

Korban KSP Indosurya Unjuk Rasa, Minta Henry Surya Ditahan Lagi dan Kembalikan Aset

Megapolitan
Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pemerasan Anggota Provost oleh Oknum Penyidik

Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pemerasan Anggota Provost oleh Oknum Penyidik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.