Epidemiolog Sarankan Pemkot Bekasi Batasi Aktivitas Warga demi Tekan Kasus Covid-19

Kompas.com - 03/09/2020, 10:16 WIB
Ilustrasi pasien virus corona, pasien Covid-19 ShutterstockIlustrasi pasien virus corona, pasien Covid-19

BEKASI, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan Pemkot Bekasi membatasi aktivitas warganya demi menekan lonjakan kasus Covid-19.

Pasien Covid-19 di Kota Bekasi melonjak setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan.

Menurut Miko, jika aktivitas warga dibatasi, hal itu bisa mengurangi intensitas warga saling kontak.

“Jadi PSBB itu mengurangi kontak masyarakat, kontak masyarakat akan mengurangi kontak kasus, akan mengurangi penyebaran kasus Covid-19. Tidak ada cara lain,” kata Miko, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: PSBB Kota Bekasi Diperpanjang Sebulan hingga 2 Oktober 2020

Miko mengemukakan, lonjakan jumlah pasien Covid-19 di Kota Bekasi belakangan ini terjadi karena masyarakat bingung dengan kebijakan pemerintah.

Sejak PSBB Kota Bekasi dilonggarkan, tempat hiburan dan tempat pariwisata dibuka kembali. Masyarakat juga abai dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di tempat umum.

“Karena dilakukan pelonggaran PSBB, bukan pembatasan sosial, dengan dibuka macam-macam (tempat hiburan dan tempat wisata) maka masyarakatnya jadi bingung, mereka bosan dengan apa yang dilakukan. Ragu terhadap upaya yang dilakukan, PSBB kok ada pelanggaran, dibuka macam-macam, jadi masyarakat nanya apakah masih ada PSBB tidak sih," kata Miko.

Namun, langkah Pemkot Bekasi yang mulai gencar melakukan tes massal di lingkungan RW di sekitaran zona merah dinilai Miko merupakan cara baik untuk menangani Covid-19.

Tes massal akan lebih efektif jika tempat isolasi bagi pasien Covid-19 juga disediakan nyaman dengan pengawasan ketat. Isolasi mandiri, kata dia, tidak dilakukan di permukiman padat yang berpotensi menyebarkan Covid-19 ke tetangga.

Baca juga: 37 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya...

“Tes masal itu efektif mencari sebanyak-banyaknya kasus. Kasus itu kemudian diisolasi dengan baik. Isolasi mandiri menurut saya belum ada perundang-undangannya maupun peraturannya untuk mengisolasi kasus di rumah dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah,” ucap Miko.

Miko menyarankan Pemkot Bekasi membuat aturan agar pasien Covid-19 yang isolasi mandiri tidak keluar dari tempat isolasinya. Selain itu, Pemkot harus memastikan pasien Covid-19 yang diisolasi mandiri tertangani dengan benar.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Kota Bekasi, Eko Nugroho mengeluhkan kenaikan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan.

Berdasarkan data hingga Rabu kemarin, sudah ada 1.004 jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut, ada 38 pasien yang dirawat. Sementara 908 pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh. Sebanyak 58 pasien telah meninggal dunia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Tio Pakusadewo Divonis Satu Tahun Penjara Terkait Ganja

Megapolitan
Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Jakarta Keluar dari Daftar Kota Termacet, Apa Indikator Penilaiannya?

Megapolitan
Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Sudah Telepon 60 RS di Jabodetabek, Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Tak Kunjung Dapat RS

Megapolitan
Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Kapal Tim Penyelam yang Cari Sriwijaya Air SJ 182 Saling Berbenturan, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Pemprov DKI Buka Lowongan Jakarta Smart City 2021, Ini Cara Mendaftar dan Tahapan Perekrutan

Megapolitan
Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Identifikasi Korban Dilakukan sampai Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Selesai

Megapolitan
Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Megapolitan
Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Kota Bekasi Disebut Paling Taat Protokol Kesehatan di Jabar, Ini Respons Wali Kota

Megapolitan
Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Warga Depok Disebut Paling Tak Patuh Jaga Jarak, Data Ridwan Kamil Dipertanyakan

Megapolitan
Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Penduduk di Luar DKI Bisa Melamar Tenaga Ahli Jakarta Smart City, Ini Syaratnya

Megapolitan
Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Berkas yang Perlu Dipersiapkan Untuk Melamar Kerja di Jakarta Smart City

Megapolitan
Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Bekasi Jadi Zona Merah Covid-19 Lagi, Ini Kata Wali Kota

Megapolitan
Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Terkendala Cuaca Buruk, Penyelam Belum Bisa Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Proyek Terowongan Silaturahmi, Jalan Sekitar Istiqlal dan Katedral Dialihkan 20 Januari-31 Maret 2021

Megapolitan
Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Tim DVI Ungkap Kendala Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X