Politisi PDI-P Nilai Wacana Peniadaan Isolasi Mandiri di DKI Tidak Tepat, Mengapa?

Kompas.com - 03/09/2020, 22:05 WIB
Ilustrasi karantina virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi karantina virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meniadakan isolasi mandiri bukan keputusan yang tepat.

Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi beban tenaga kesehatan karena sebagian besar pasien Covid-19 adalah orang tanpa gejala (OTG) yang tidak terlalu membutuhkan perawatan.

"Karena banyak yang OTG dan sebagian sakitnya ringan dan tidak butuh perawatan. Beban tenaga medis menjadi sangat berat. Kejenuhan dan kelelahan tenaga medis sangat penting, ibarat pasukan yang bertempur selama 6 bulan tanpa henti," kata Gilbert dalam pesan singkatnya, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Enam Bulan Pandemi Covid-19 dan Wacana Pemprov DKI Tiadakan Isolasi Mandiri

Ia menilai isolasi mandiri yang telah dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 cukup berhasil. Namun, justru naik drastis saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memasuki fase transisi.

"Saat awal wabah, isolasi mandiri berhasil. Ternyata kenaikan kasus yang bermakna atau signifikan sejak PSBB transisi," ucap dia.

Anggota Komisi B ini berpendapat, tindakan terbaik adalah tetap memberlakukan isolasi mandiri dengan pengawas dari pengurus RT dan RW.

Baca juga: Dinkes DKI: Kontak Erat dengan Pasien Positif Covid-19 Tak Perlu Tes Swab, Cukup Isolasi Mandiri

"Tindakan terbaik adalah menerapkan wajib bermasker total selama 2 minggu, di dalam rumah dan di luar. Kalau mau lepas masker, jaga jarak 2 meter dari orang sekitar. Ini membutuhkan tenaga pengawas yang banyak dan berada di lokasi selama 2 minggu," ujar Gilbert.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan regulasi agar seluruh pasien Covid-19 bisa diisolasi di Rumah Sakit maupun tempat yang disediakan pemerintah.

Dengan begitu, nantinya tidak akan ada isolasi mandiri bagi pasien Covid-19, meski hanya bergejala ringan atau tanpa gejala.

"Selama ini yang dianjurkan untuk melakukan isolasi di fasilitas milik pemerintah adalah mereka yang tinggal di permukiman padat. Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah dengan begitu kita akan bisa insya Allah memutus mata rantai secara lebih efektif," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Gelar Demo di Depan Gedung MK, Ini Isi Tuntutan Buruh dan Rekayasa Lalin dari Kepolisian

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Pohon Tumbang Timpa Satu Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Operasi Keselamatan Jaya 2021, Kapolda Metro: SOTR dan Balapan Liar Akan Ditindak

Megapolitan
Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Buruh Gelar Demo di Jakarta, Rekayasa Lalu Lintas Akan Situasional

Megapolitan
Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Demo Buruh Hari Ini, Berikut Isi Empat Tuntutannya

Megapolitan
Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Gelar Demo di Jakarta, Buruh Long March dari Patung Kuda ke Gedung MK

Megapolitan
Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Unggah Foto Bersama Keluarga, Anies: Kita Akan Terus Prioritaskan Ibadah di Rumah

Megapolitan
TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

TMII Terus Merugi hingga Diambil Alih Negara, Yayasan Harapan Kita Mengaku Tak Pernah Bebankan Kas Negara

Megapolitan
PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

PN Jaktim Lanjutkan Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Hari Ini

Megapolitan
Ini Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Ini Jadwal Imsakiyah, Buka Puasa, dan Waktu Shalat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 11 April: 638 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 11 April: 638 Pasien Positif Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Sebagian Jalan Ditutup 5 Jam Pagi Ini

Tol Layang Jakarta-Cikampek Ganti Nama, Sebagian Jalan Ditutup 5 Jam Pagi Ini

Megapolitan
UPDATE 11 April: Kabupaten Bekasi Catat 58 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 11 April: Kabupaten Bekasi Catat 58 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Terus Berjalan

Proyek Underpass Dewi Sartika Depok Terus Berjalan

Megapolitan
Sempat Terkendala Pohon Tumbang, Perjalanan KRL Stasiun Tanahabang PP Sudah Kembali Normal

Sempat Terkendala Pohon Tumbang, Perjalanan KRL Stasiun Tanahabang PP Sudah Kembali Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X