Muncul Klaster Industri di Kabupaten Bekasi, Ini Permintaan Ridwan Kamil...

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu terakhir klaster industri atau perusahaan menjadi momok penyebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, setidaknya  ada 22 perusahaan yang telah melaporkan bahwa karyawannya terpapar Covid-19.

Ini merupakan data laporan yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sejak Maret hingga Agustus.

"Ya (ada 22 perusahaan yang melapor karyawannya telah terpapar Covid-19),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Enny Jefrey saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Tembus 1.016 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Klaster Industri Jadi Ancaman

Dari 22 perusahaan di Kabupaten Bekasi, ada sekitar 684 karyawan yang ditemukan terpapar Covid-19. Jumlah karyawan yang terpapar Covid-19 itu tak semua warga Kabupaten Bekasi.

Ada sekitar 380 karyawan perusahaan yang terpapar Covid-19 merupakan warga Kabupaten Bekasi.

Karyawan itu ditemukan positif Covid-19 berdasarkan hasil test swab massal yang dilakukan perusahaannya.

Klaster baru ini pun tak luput dari sorotan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ada sejumlah instruksi dan permintaan yang kemudian diajukan oleh Ridwan Kamil. Apa saja?

Mewajibkan pekerja isi buku harian

Salah satu permintaan yang diutarakan Ridwan Kamil adalah mewajibkan pekerja perusahaan industri untuk mengisi buku harian setiap harinya.

Pengisian buku harian ini dilakukan agar bisa mengawasi aktivitas para pekerja.

"Oleh karena itu saya menugaskan semua dari gugus tugas, sekarang semua karyawan di pabrik-pabrik industri ini wajib mengisi buku harian, setiap pagi harus isi, absen dan mengisi dia ke mana saja sepulang kerja sehingga bisa diawasi dengan gampang," ujar Ridwan melalui siaran langsung di kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Klaster Industri Jadi Ancaman, Ridwan Kamil Wajibkan Pekerja Pabrik Isi Buku Harian

Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, perusahaan tak bisa mengawasi 24 jam aktivitas karyawannya selama berada di luar perusahaan.