Hingga September, Serapan Anggaran Kota Bekasi Belum Mencapai 50 Persen

BEKASI, KOMPAS.com - Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serapan anggaran Kota Bekasi baru mencapai 44,50 persen atau senilai Rp 2,3 triliun pada September ini.

Adapun, target realisasi belanja dalam APBD Bekasi adalah Rp 5,2 triliun.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Amsiyah.

“Secara total kita 44,50 persen realisasi belanja,” ujar Amsiyah kepada wartawan, Senin (7/9/2020).

Penyerapan anggaran belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Baca juga: Video Viral Semburan Air Campur Lumpur di Bekasi, Bersumber dari Pengeboran Sumur

Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 35,77 persen atau Rp 1 triliun. Belanja langsung isinya merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara penyerapan belanja tidak langsung yakni 54,79 persen atau Rp 1,3 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.

Dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tingkat penyerapan anggaran yang paling rendah yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran yang diserap baru 20,1 persen.

Sementara, paling tinggi serapan anggaran berasal dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yakni 67,42 persen.

Namun, ia tak menjelaskan detail berapa jumlah anggaran yang terserap tersebut.

Dia mengakui serapan anggaran APBD Kota Bekasi masih kecil karena masih di bawah 50 persen.

Ia mengatakan, serapan anggaran masih kecil karena adanya refocusing atau pemotongan atau relokasi anggaran.

Baca juga: Muncul Klaster Industri di Kabupaten Bekasi, Ini Permintaan Ridwan Kamil...

“Iya karena anggaran kita sekarang kan terfokus pada Covid-19 ya, ada refocusing, jadi anggaran lebih banyak pada penanganan Covid-19,” ucap Amsiyah.

Meski demikian, Amsiyah yakin Pemkot Bekasi mampu mencapai target pendapatan APBD sebesar Rp 5,2 triliun hingga akhir tahun 2020 ini.

Ia mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihak Pemkot menyeleksi ketat keluar masuk anggaran.

“Setiap bulan kita atur mana yang menjadi prioritas untuk dicairkan, jadi pengeluaran kita itu terkendali, keseimbangan fiskal kita atur, jangan sampai mereka beramai-ramai mengajukan pencairan tetapi uangnya tidak ada,” tutur dia.