Kompas.com - 07/09/2020, 16:42 WIB
Sejumlah Anggota DPRD DKI walk out setelah menolak pertanggungjawaban APBD 2019 dari Pemprov DKI di Rapat Paripurna, Senin (7/9/2020) Dokumentasi IstimewaSejumlah Anggota DPRD DKI walk out setelah menolak pertanggungjawaban APBD 2019 dari Pemprov DKI di Rapat Paripurna, Senin (7/9/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda mengatakan, fraksinya menolak laporan tersebut karena tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.

"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena 2 alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman Rakinda dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Oman juga menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku.

Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

"DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah. Termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat," kata dia.

Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan tahun 2020.

Hal paling utama yang diprotes DPRD adalah karena hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodasi.

"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," ucap Oman.

Politisi PAN ini mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa mendengarkan aspirasi dari DPRD yang merupakan mitra kerjanya.

Baca juga: Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Warga Bisa Keluar Masuk Tangsel Tanpa Syarat Apapun Selama Larangan Mudik

Megapolitan
Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Akal-akalan Pemudik demi Lolos Penyekatan: Naik Truk Sayur dan Ambulans hingga Terobos Pembatas Tol

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Wali Kota Tangsel Nilai Penerapan Larangan Mudik di Jabodetabek Terlambat

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Kasatpol PP DKI: Berangkat Kerja dari Bodetabek ke Jakarta Harus Ada Surat Tugas Kantor

Megapolitan
Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Jadi Syarat Keluar Masuk Jakarta Saat Larangan Mudik, Begini Bentuk SIKM

Megapolitan
Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Megapolitan
Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X