Protes Pertanggungjawaban APBD 2019, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparan, apalagi ke Dewan

Kompas.com - 07/09/2020, 16:42 WIB
Sejumlah Anggota DPRD DKI walk out setelah menolak pertanggungjawaban APBD 2019 dari Pemprov DKI di Rapat Paripurna, Senin (7/9/2020) Dokumentasi IstimewaSejumlah Anggota DPRD DKI walk out setelah menolak pertanggungjawaban APBD 2019 dari Pemprov DKI di Rapat Paripurna, Senin (7/9/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda mengatakan, fraksinya menolak laporan tersebut karena tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.

"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena 2 alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman Rakinda dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Oman juga menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku.

Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

"DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah. Termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat," kata dia.

Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan tahun 2020.

Hal paling utama yang diprotes DPRD adalah karena hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodasi.

"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," ucap Oman.

Politisi PAN ini mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa mendengarkan aspirasi dari DPRD yang merupakan mitra kerjanya.

Baca juga: Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Megapolitan
Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Megapolitan
Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Megapolitan
Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Megapolitan
Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Megapolitan
5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

Megapolitan
Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Megapolitan
FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

Megapolitan
Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X