Kompas.com - 07/09/2020, 17:19 WIB
Guberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam. Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGuberbur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah restoran Ibu Kota pada Sabtu (8/8/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jajaranya masih mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil genap di Ibu Kota yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan dicabut atau tidaknya aturan tersebut.

"Kami di DKI selalu transparan, kedua selalu menggunakan data, dan menyampaikan data itu lengkap. Jadi keputusan kebijakan-kebijakan itu selalu merujuk pada angka yang senyatanya terjadi di lapangan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2020).

Anies menyampaikan, keputusan kelanjutan aturan ganjil genap akan disampaikan pada akhir masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 10 September mendatang.

Baca juga: Diminta Evaluasi Ganjil Genap, Dishub DKI Justru Klaim Penurunan Mobilitas Warga

"Saat ini kita sedang menyiapkan satu paket, jadi bukan satu per satu item kebijakan tapi satu paket bersamaan dengan nanti berakhirnya siklus PSBB. Karena PSBB kita berakhir tanggal 9 (10 September), saat itu kita akan sampaikan paket kebijakan untuk fase berikutnya," ujar Anies.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memaparkan tercatat penurunan mobilitas penduduk ke lokasi-lokasi yang mengundang kerumunan sebesar dua persen sejak pemberlakuan aturan ganjil genap pada PSBB transisi.

Padahal Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pernah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Ganjil Genap Dievaluasi, Pemprov DKI Kekeh Tak Mencabut

Salah satu yang harus dikaji ulang ialah terkait aturan ganjil genap kendaraan bermotor.

Pasalnya berdasarkan hasil laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pekan lalu, aturan ganjil genap kendaraan bermotor ternyata berdampak pada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk.

Dengan temuan ini, Pemprov DKI Jakarta diminta memastikan apakah ganjil genap berkontribusi pada meningkatnya kasus Covid-19 di DKI beberapa waktu terakhir hingga menyentuh angka 1.400 dalam sehari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI: Hepatitis Akut Misterius Belum Mengarah akibat Long Covid

Dinkes DKI: Hepatitis Akut Misterius Belum Mengarah akibat Long Covid

Megapolitan
Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Dicabuli Tetangga di Taman Sari, Anak Disabilitas Mengadu Sakit di Bagian Kelamin

Megapolitan
Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Pengunjung Pasar Jatinegara Masih Wajib Mengenakan Masker

Megapolitan
Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Pria Tewas dengan Luka Sayatan di Cibitung Bekasi Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Megapolitan
Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Megapolitan
Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Megapolitan
Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat pada Hari Ultah Ke-205

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Megapolitan
Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Megapolitan
Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Megapolitan
Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.