Walk Out dari Rapat Paripurna, Fraksi PAN Kritik Laporan APBD 2019 yang Tidak Detail

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyebutkan alasan fraksinya memprotes Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019.

Selain protes, Fraksi PAN DPRD DKI juga diketahui walk out atau keluar ruangan dari rapat tersebut.

Menurut Hakim, laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kinerjanya dan jajaran dalam menggunakan dana di tahun 2019 mengada-ada.

Hakim mengatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci dan hanya secara gelondongan.

Baca juga: Protes Pertanggungjawaban APBD 2019, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparan, apalagi ke Dewan

"Terkait transparansi tidak ada detil penyerapan APBD 2019," ujar Hakim, Senin (7/9/2020).

Fraksi PAN juga menganggap laporan P2APBD tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," jelasnya.

Hakim juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari Dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar, itu juga sebentar, kami merasa ini eksekutif engga melibatkan kami, kami legislatif DPRD merasa enggak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran dalam hal perencanaan sekarang eksekutif kesannya jalan sendiri," tutup Hakim.

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.