[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Jakarta Ketakutan dengan Jumlah Kasus Covid-19? | Drama Walk Out dalam LPJ Anies

Isolasi mandiri dilakukan sejak kontak terakhir dengan pasien Covid-19. Aturan tersebut sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 revisi kelima.

Baca selengkapnya di sini.

2. Hasil reses tak digubris, parpol ramai-ramai tolak laporan Anies

Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Tak hanya Lukman, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

Baca selengkapnya di sini.

3. Sebanyak 13 RSUD di Jakarta jadi RS khusus Covid-19, tak terima pasien umum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 13 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang khusus melayani pasien Covid-19.

Penunjukan RSUD itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 399 Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan Penanggulangan Penyakit Covid-19.

SK tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti pada 4 September 2020.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, RSUD Kota Bogor Siapkan 100 Tempat Tidur Tambahan

Berdasarkan SK itu, seluruh RSUD khusus Covid-19 tersebar di lima kota di Jakarta.