Hujan Interupsi hingga Walk Out Warnai Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019 diwarnai sejumlah kejadian kurang mengenakkan.

Mulai dari protes dan interupsi soal laporan pertanggungjawaban, aksi walk out empat fraksi, mikrofon DPRD tak berfungsi, hingga dianggap settingan.

Rapat tersebut diadakan di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2020) kemarin.

Berikut Kompas.com merangkum empat fakta rapat tersebut :

1. Dihujani protes dan interupsi

Rapat itu paling ramai diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana tahun 2019, mengada-ada.

Baca juga: Protes Pertanggungjawaban APBD 2019, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparan, apalagi ke Dewan

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

"Terkait transparansi tidak ada detail penyerapan APBD 2019," ujar Hakim, Senin.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamonangan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga menyampaikan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan.

Hasan merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pemimpin eksekutif mengakomodasinya.

"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodasi oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Baco lantas meminta Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota Dewan.

"Melalui forum ini mohon pimpinan Dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak Dewan," kata Baco.

2. Empat fraksi walk out

Setelah memberikan berbagai interupsi dan protes, empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruang rapat.

Baca juga: Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

Empat fraksi yang melakukan walk out tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco yang melakukan walk out mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out," ujar Baco.

Setelah Baco, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.

"Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," ucap Oman.

Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota Dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna.

Sehingga Fraksi PSI juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu dan melakukan walk out.

3. Mikrofon anggota DPRD tak disediakan

Anthony Winza yang mewakili Fraksi PSI bahkan menuding rapat tersebut sudah di-setting.

Pernyataan ini disampaikan, Anthony ketika mengetahui fasilitasi mic meja wireless (mikrofon) yang disediakan di setiap tempat duduk anggota DPRD tidak berfungsi.

Anthony mengaku harus maju ke depan mimbar untuk bicara menggunakan pengeras suara yang ada di sana saat mendapati fasilitas di mejanya tidak berfungsi.

Baca juga: Protes Pertanggungjawaban APBD 2019, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparan, apalagi ke Dewan

"Mikrofon-nya enggak ada. Saya enggak ngerti apakah ini setting atau apa," ucap Anthony.

Dia bahkan mengatakan pengeras suara itu sengaja dicabut oleh oknum tertentu dalam rapat ini.

Peristiwa ini, kata dia, baru terjadi kali ini selama dia ikut rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota DPRD tidak diberikan mikrophone, dicabutin dari mejanya, satu per satu dipretelin," tuturnya.

Anthony mengaku heran karena hanya mikrofon pimpinan rapat, yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang berfungsi.

4. Tetap disahkan

Meski diwarnai berbagai interupsi dan walk out oleh empat fraksi, Raperda P2APBD akhirnya disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, jumlah anggota di ruang rapat paripurna masih lebih dari 50 orang sehingga terhitung kuorum dan keputusan sah.

Ada lima fraksi yang tetap berada di ruangan, yaitu Fraksi PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB-PPP.

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Prasetio lalu mengetok palu sebagai tanda Raperda P2APBD 2019 disetujui.

"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui," ucap Pras sembari mengetok palu.

Sementara itu, Gubernu Anies menanggapi santai soal interupsi, penolakan, hingga walk out dari empat fraksi DPRD DKI.

Anies mengapresiasi pembahasan Raperda P2APBD oleh DPRD DKI.

Selanjutnya Ia menyatakan menerima semua masukan dan saran dari anggota Dewan untuk perbaikan penggunaan APBD ke depannya.

"Agar bisa mencapai hasil yang optimal, bernilai manfaat bagi seluruh kota Jakarta, apa yang disampaikan insya Allah menjadi perhatian khusus, insya Allah akan kami laksanakan demi kesejahteraan kota Jakarta," ujar Anies.