Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Interupsi dan Walk Out 4 Fraksi DPRD DKI, M Taufik: Tidak Ada Hak Menolak

Kompas.com - 08/09/2020, 12:52 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, menanggapi protes dan walk out dari beberapa Fraksi DPRD dalam Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Menurut dia, protes hingga walk out tak seharusnya dilakukan karena tidak ada hak menolak APBD yang sudah disahkan.

"Aturan kita ada PP Nomor 12, jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan secara bersama tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi, itu aturan," ucap Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Hujan Interupsi hingga Walk Out Warnai Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta

Taufik berujar, anggota DPRD yang melakukan interupsi harus diberikan penjelasan lebih lanjut.

"Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota Dewan," kata dia.

Mengenai protes para anggota terkait hasil reses yang dinilai tidak diakomodasi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa hasil reses adalah untuk program tahun 2021.

Hasil reses 106 anggota itu harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota Dewan datang ke wali kota, 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Itu bisa 50.000 item kalau begitu," jelasnya.

Baca juga: Saat Anies Ditinggal 4 Fraksi DPRD yang Walk Out pada Rapur Pertanggungjawaban APBD 2019...

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com