Tanggapi Interupsi dan Walk Out 4 Fraksi DPRD DKI, M Taufik: Tidak Ada Hak Menolak

Kompas.com - 08/09/2020, 12:52 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (21/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (21/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, menanggapi protes dan walk out dari beberapa Fraksi DPRD dalam Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Menurut dia, protes hingga walk out tak seharusnya dilakukan karena tidak ada hak menolak APBD yang sudah disahkan.

"Aturan kita ada PP Nomor 12, jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan secara bersama tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi, itu aturan," ucap Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Hujan Interupsi hingga Walk Out Warnai Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta

Taufik berujar, anggota DPRD yang melakukan interupsi harus diberikan penjelasan lebih lanjut.

"Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota Dewan," kata dia.

Mengenai protes para anggota terkait hasil reses yang dinilai tidak diakomodasi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa hasil reses adalah untuk program tahun 2021.

Hasil reses 106 anggota itu harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota Dewan datang ke wali kota, 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Itu bisa 50.000 item kalau begitu," jelasnya.

Baca juga: Saat Anies Ditinggal 4 Fraksi DPRD yang Walk Out pada Rapur Pertanggungjawaban APBD 2019...

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan bila Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Empat fraksi walk out

Selain melemparkan interupsi, empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan walk out atau keluar dari ruangan.

Empat fraksi yang melakukan walk out tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Ketua fraksi Golkar Basri Baco yang melakukan yang melakukan walk out mengaku kecewa dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Baco.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X