Kompas.com - 09/09/2020, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pajak parkir di DKI Jakarta dinaikkan menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen.

Kenaikkan pajak parkir ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi menyebutkan, perubahan pajak parkir merupakan bentuk penyesuaian.

"Adapun penyesuaian pajak parkir kami tetapkan dalam Pasal 7, yakni dari semula 20 persen menjadi 30 persen," ucap Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Meningkatkan PAD

Dedi menambahkan, penyesuaian ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengalihkan kebiasaan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik seperti Bus Transjakarta, Kereta LRT, dan Kereta MRT.

Ia mengatakan, kenaikan pajak akan diimbangi dengan keharusan menggunakan sistem daring (online system) sebagai bentuk pengawasan, sehingga tidak terjadi kebocoran.

Bapemperda DPRD juga menambahkan ketentuan baru di Pasal 5a, yaitu sanksi bagi wajib pajak parkir apabila tidak menggunakan sistem pengawasan daring.

"Sanksi yang diberikan adalah peringatan tertulis hingga dua kali, penghentian sementara, bahkan hingga pencabutan izin usaha," kata dia.

Tarif parkir tak otomatis naik

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, kenaikan pajak parkir dari angka 20 persen ke 30 persen tidak otomatis mengubah tarif parkir.

Anies berujar, kenaikan pajak parkir ini diberlakukan dari pengelola parkir ke Pemprov DKI.

"Kenaikan pajak parkir ini sudah dijelaskan alasan-alasannya. Ini dari pengelola parkir kepada Pemprov. Adapun tarif parkir ditetapkan tersendiri, jadi tidak otomatis berubah," kata Anies.

Kenaikan pajak parkir ini menyesuaikan dengan daerah lain dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

"Kita tahu di daerah lain sudah melaksanakan tarif sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009 yaitu 30 persen. Maka, dengan adanya perda barusan yang ditetapkan pajak parkir ditingkat dari 20 jadi 30 persen," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Naik 7,2 Persen, UMK Kabupaten Bekasi 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

SDA DKI Disebut Anggarkan Program Normalisasi Ciliwung Rp 400 Miliar

Megapolitan
Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Anggap Beban PT Jakpro Terlalu Berat, Komisi D DPRD DKI: Bisa Ambruk Kalau Kebanyakan Beban...

Megapolitan
Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Jakarta Diprediksi Tenggelam 2030, Ahli: Bukan Hilang tapi Terendam

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

Megapolitan
Retribusi Rusun di Jakarta Diaktifkan Lagi pada 2023, Komisi D: Kalau Tidak, Beban Kami Akan Tinggi

Retribusi Rusun di Jakarta Diaktifkan Lagi pada 2023, Komisi D: Kalau Tidak, Beban Kami Akan Tinggi

Megapolitan
Dirut PPK GBK Sebut Rumput SUGBK Tak Rusak Usai Acara Relawan Jokowi, Ini Alasannya

Dirut PPK GBK Sebut Rumput SUGBK Tak Rusak Usai Acara Relawan Jokowi, Ini Alasannya

Megapolitan
Bocah 7 Tahun Dicabuli Pria Disabilitas di Kamar Mandi Indekos di Tambora

Bocah 7 Tahun Dicabuli Pria Disabilitas di Kamar Mandi Indekos di Tambora

Megapolitan
Soal Perombakan Direksi Jakpro, Heru Budi Jawab untuk Penyegaran

Soal Perombakan Direksi Jakpro, Heru Budi Jawab untuk Penyegaran

Megapolitan
Pemkot Depok: Trotoar 'Instagramable' di Margonda untuk Tingkatkan Minat Jalan Kaki

Pemkot Depok: Trotoar "Instagramable" di Margonda untuk Tingkatkan Minat Jalan Kaki

Megapolitan
Dishub DKI Klaim Pengendara Sepeda Harian Naik Jadi 4.000, Bike to Work: Malah Ada Peningkatan

Dishub DKI Klaim Pengendara Sepeda Harian Naik Jadi 4.000, Bike to Work: Malah Ada Peningkatan

Megapolitan
Idolakan Ferdy Sambo, Perempuan Ini Nekat Dekati Kursi Terdakwa untuk Beri Bantal dan Surat

Idolakan Ferdy Sambo, Perempuan Ini Nekat Dekati Kursi Terdakwa untuk Beri Bantal dan Surat

Megapolitan
Ahli Bicara Ancaman Jakarta Tenggelam, Sebut Penyebabnya 2 Faktor Ini

Ahli Bicara Ancaman Jakarta Tenggelam, Sebut Penyebabnya 2 Faktor Ini

Megapolitan
Diduga Stres, Pemuda yang Teriak 'Riba' Sambil Bawa Linggis ke Bank di Kembangan

Diduga Stres, Pemuda yang Teriak "Riba" Sambil Bawa Linggis ke Bank di Kembangan

Megapolitan
Trotoar Margonda Jadi Parkiran dan Tempat Usaha, B2W Indonesia: Harus Ada Regulasi yang Jelas

Trotoar Margonda Jadi Parkiran dan Tempat Usaha, B2W Indonesia: Harus Ada Regulasi yang Jelas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.