Pemprov DKI Disarankan Cabut Kelonggaran bagi Sektor yang Langgar Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut pelonggaran pada sektor yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pasalnya, kasus Covid-19 di DKI saat ini semakin mengkhawatirkan.

Di sisi lain, Jakarta juga tak bisa sepenuh menerapkan PSBB seperti awal pandemi Covid-19.

"Pelonggaran sektor yang berjalan dua bulan ini dan rem mendadak sektor yang bandel. Pengertiannya nanti akan muncul PSBL. Itu rem mendadak untuk sektor yang membandel, bukan yang merata," ucap Syarif saat dihubungi, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Gelar Rapat Khusus

Menurut Syarif, masukan tersebut sudah diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI mulai fokus menangani penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga.

"Gubernur bilang sudah dimulai. Nanti gugus tugas tingkat RW akan diberdayakan. Karena kan sekarang dua pekan ini marak muncul klaster keluarga. Tetangga saya kena, sekarang Isolasi di Wisma Atlet. Jadi memang klaster sudah berpindah," jelas Syarif.

Sekretaris Komisi D ini mencurigai klaster keluarga muncul lantaran mulai banyak aktivitas warga dari rumah ke rumah seperti akad nikah, pengajian, hingga acara di rumah-rumah.

"Sebulan lalu itu ada pelonggaran itu kayak meeting-meeting keluarga kayak akad, pengajian, orang pengajian satu RW gitu sudah aktif. Dia balik ke keluarga, kena di keluarganya," tutur Syarif.

"Oleh karena itu saya bilang gerakkan gugas di tingkat RW," lanjut dia.