Wali Kota Airin Sebut Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan Bisa Kena Sanksi PSBB

Kompas.com - 09/09/2020, 17:41 WIB
Sejumlah relawan pendukung bakal pasangan calon Wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di depan Gedung KPU Tangsel, Jumat (4/9/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaSejumlah relawan pendukung bakal pasangan calon Wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di depan Gedung KPU Tangsel, Jumat (4/9/2020)
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan bisa ditindak tegas dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan, setiap peserta Pilkada Tangsel 2020 yang kedapatan melanggar protokol kesehatan bisa diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku saat PSBB.

"Sanksi sesuai dengan Perwal PSBB. Perwal kita mengacu pada Pergub, Pergub kita mengacu pada Undang-Undang Karantina Wilayah tentang PSBB," ujar Airin dalam rekaman yang diterima, Rabu (9/9/2020).

Airin mengatakan bahwa tahapan Pilkada Tangsel 2020 berlangsung di tengah penerapan PSBB untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Baca juga: KPU Tangsel Tak Bisa Sanksi Pasangan Calon yang Langgar Protokol Kesehatan

Dengan itu, aturan yang tertuang dalam peraturan wali kota (Perwal) tentang pelaksanaan PSBB di wilayah Tangsel tetap harus diterapkan.

"Iya bisa (diberikan sanksi). Jadi pada intinya hukum itu menjadi satu kesatuan. Manakala ada satu aturan yang mengatur, tidak berarti menghapuskan aturan yang ada," kata Airin.

Diberitakan sebelumnya, KPU Tangsel tidak dapat memberikan sanksi kepada partai dan pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro menjelaskan, peraturan KPU hanya mengatur pelaksanaan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Jelang Pilkada Tangsel 2020, Tiga Pasangan Kandidat Jalani Cek Kesehatan hingga Tes Bebas Narkoba

"Kalau di peraturan KPU itu mengaturnya tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang diatur. Selebihnya saya belum menemukan," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Sementara untuk penindakan atau pemberian sanksi bagi peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan tidak tertuang dalam beleid tersebut.

Dengan itu, Bambang menyebut bahwa pihaknya hanya dapat memberikan imbauan kepada peserta Pilkada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Saya belum menemukan terkait sanksi. Termasuk aturan yang baru hanya mengatur tentang pelaksanaan setiap tahapan saja," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5.532 Meter Jalan Rusak di Kota Tangerang Diperbaiki, Wali Kota: Semoga Menambah Kenyamanan

5.532 Meter Jalan Rusak di Kota Tangerang Diperbaiki, Wali Kota: Semoga Menambah Kenyamanan

Megapolitan
Cari Penjambret Kalung Emas 16 Gram di Pondok Cabe, Polisi: Motor Pelaku Tanpa Plat Nomor, Tak Ada Rekaman CCTV Lain

Cari Penjambret Kalung Emas 16 Gram di Pondok Cabe, Polisi: Motor Pelaku Tanpa Plat Nomor, Tak Ada Rekaman CCTV Lain

Megapolitan
Angka Positif Covid-19 di Kota Tangerang Turun, Wali Kota dan Dinkes Sama-sama Sebut karena PPKM Mikro

Angka Positif Covid-19 di Kota Tangerang Turun, Wali Kota dan Dinkes Sama-sama Sebut karena PPKM Mikro

Megapolitan
Video Aksinya Viral, Penjambret Handphone 4 Remaja Sudah Ditangkap Polisi

Video Aksinya Viral, Penjambret Handphone 4 Remaja Sudah Ditangkap Polisi

Megapolitan
Belajar dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Wagub DKI Ajak Warga Aktif Laporkan Pelanggaran Jam Operasional

Belajar dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Wagub DKI Ajak Warga Aktif Laporkan Pelanggaran Jam Operasional

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: Kafe Brotherhood Berkamuflase Saat Beroperasi Melebihi Jam Operasional

Kasatpol PP DKI: Kafe Brotherhood Berkamuflase Saat Beroperasi Melebihi Jam Operasional

Megapolitan
Satpol PP DKI Tutup Sementara Kafe Brotherhood karena Langgar PSBB

Satpol PP DKI Tutup Sementara Kafe Brotherhood karena Langgar PSBB

Megapolitan
HeliCity, Layanan Taksi Helikopter Terbang Menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Sebaliknya

HeliCity, Layanan Taksi Helikopter Terbang Menuju Bandara Soekarno-Hatta atau Sebaliknya

Megapolitan
2 Bantuan Biaya Kuliah Sedang Dibuka bagi Warga Jakarta, Ini Beda KIP dan KJMU

2 Bantuan Biaya Kuliah Sedang Dibuka bagi Warga Jakarta, Ini Beda KIP dan KJMU

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Pendaftaran KJMU 2021, Ini Syarat dan Cara Daftar demi Bantuan Kuliah Rp 9 Juta

Pemprov DKI Buka Pendaftaran KJMU 2021, Ini Syarat dan Cara Daftar demi Bantuan Kuliah Rp 9 Juta

Megapolitan
Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Penjambretan Marak di Tangsel, Korbannya Bocah hingga Lansia

Megapolitan
Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Millen Cyrus Positif Konsumsi Benzo

Terjaring Razia Protokol Kesehatan, Millen Cyrus Positif Konsumsi Benzo

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

[POPULER JABODETABEK] Tunanetra Tabrak Truk di Trotoar | PSI Disebut Cari Panggung

Megapolitan
Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Tiga Hari Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan...

Megapolitan
Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Mayat Mengambang di Kali Pesanggrahan Tanpa Identitas, Diperkirakan Berusia 45-50 Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X