Himpunan Pengusaha Maklumi Keputusan Anies Kembali Terapkan PSBB

Kompas.com - 10/09/2020, 12:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mengaku dapat memaklumi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menarik rem darurat untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) ketat.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang berujar, jika melihat realitas kasus Covid-19 yang semakin tinggi maka Pemprov DKI memang harus membatasi aktivitas masyarakat.

"Pelaku usaha sangat memaklumi kebijakan tersebut, suatu pilihan sulit bagi Pak Gubernur. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti ini keputusan harus segera diambil dan keselamatan dan kesehatan masyarakat diatas segala galanya," kata Sarman dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: PSBB Total Diterapkan, Tempat Wisata Milik DKI Jakarta akan Ditutup

Menurut dia, bagi pengusaha kebijakan ini teramat berat, akan tetapi harus diterima dan didukung karena ambang batas penyebaran virus Covid 19 semakin meningkat.

"Kebijakan ini tentu akan membuat ekonomi Jakarta stagnan kembali. Di mana aktivitas perkantoran akan tutup, berbagai sektor usaha seperti pusat perdagangan, mall, cafe, restoran, hotel," ujarnya.

Apalagi ekonomi Jakarta baru mulai bergairah dalam dua bulan terakhir, meskipun dengan pembatasan pembatasan protokol kesehatan.

Baca juga: DKI Jakarta Kembali PSBB, KPK Akan Sesuaikan Jam Kerja

Dengan diberlakukannya kembali PSBB, kata dia, akan memperpanjang masa penantian pengusaha hiburan malam yang sudah hampir 6 bulan tutup dan hingga saat ini belum di izinkankan buka.

"Penerapan PSBB yang diperketat ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga nanti dan berportensi terkontraksi dan resesi," tutur Sarman.

Ia berharap, pemerintah bisa memberikan banyak stimulus dan relaksasi yang ditujukan kepada pengusaha agar dapat diperpanjang sampai akhir tahun.

Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (10/9/2020).

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid 19 di Jakarta. Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Megapolitan
IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

Megapolitan
RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

UPDATE: 55 Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 Sudah Teridentifikasi

Megapolitan
Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Wagub DKI: Penyebab Kasus Covid-19 di Jakarta Tinggi karena Masyarakat Jenuh

Megapolitan
Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Polisi: Penyebar Video Mesum di Halte Senen Bisa Dijadikan Tersangka

Megapolitan
Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Ini 5 Kelurahan dengan Kasus Aktif Terbanyak Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X