Rapat dengan Anies, Wali Kota Pastikan Tangsel Tak Terapkan Pengetatan PSBB Seperti Jakarta

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum akan menerapakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat, walaupun Provinsi DKI Jakarta sudah memutuskan akan kembali memberlakukan PSBB total seperti awal pandemi Covid-19.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengungkapkan, dia dan sejumlah kepala daerah sudah melakukan rapat koordinasi secara virtual bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penerapan PSBB total di Ibu Kota.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan bahwa pihaknya belum berencana mengubah aturan PSBB yang berlaku saat ini di Tangsel.

Baca juga: Siang Ini, Anies Gelar Rapat Bahas PSBB Bersama Pimpinan Kota Penyangga

“Per hari ini belum. Kan kami mengacunya ke Pergub Banten, enggak mungkin ke DKI Jakarta. Karena kan dasarnya itu PSBB Tangerang Raya, Pak Gubernur Banten yang minta,” ujar Airin dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Menurut Airin, belum diperketatnya PSBB di wilayah Tangsel karena penyebaran Covid-19 masih terkendali. Kata dia, angka kasus Covid-19 masih fluktuatif dan tidak selalu meningkat.

Di sisi lain, lanjut dia, ketersedian kamar tidur rumah sakit dan tempat karantina untuk pasien Covid-19 di wilayah Tangsel masih aman.

“Kemarin kan sempat ya (akan memperketat), karena kita sulit menangani, sudah overload, sudah penuh. Kita sempat diskusi apakah perlu jam malam, yang tadinya restoran tutup pukul 22.00 WIB, apa kita tutup pukul 18.00 WIB saja. Tapi di beberapa hari kemudian turun lagi kan,” ungkapnya.

Airin pun menegaskan bahwa Tangsel akan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Banten dalam hal pengetatan ataupun pelonggaran pada masa PSBB.

"Maka kami akan selalu mengacu ke Pergub. Sampai hari ini tetap seperti begitu," kata dia.

Baca juga: PSBB Ketat di Jakarta, Museum Akan Ditutup Kembali

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat dengan menerapkan kembali PSBB secara ketat.

Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020) malam.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil karena mempertimbangkan beberapa hal. Mulai dari angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Maka, mulai Senin pekan depan, sejumlah kegiatan masyarakat dan aktivitas perkantoran akan dibatasi dengan kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

Selain itu, kebijakan lain yang juga diberlakukan adalah pembatasan transportasi umum secara ketat untuk membatasi pergerakan warga, dan meniadakan sementara aturan ganjil genap kendaraan.