Kompas.com - 11/09/2020, 13:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak melibatkan DPRD dalam memberlakukan kebijakan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi Covid-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anies Tarik Rem Darurat, PSBB di Jakarta Kembali seperti Awal Pandemi Covid-19

Meski demikian, August mengatakan, DPRD tetap mendukung kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9).

Namun sikap Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi tentu tidak dapat dibenarkan.

August mengatakan, seharusnya DPRD dilibatkan untuk mengukur dampak PSBB ke sektor-sektor lainnya.

Ia mencontohkan, untuk sektor ekonomi pengambilan keputusan PSBB total yang dilakukan di DKI Jakarta tentu tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta, namun di wilayah Indonesia lainnya.

"Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain," ujar August.

Sebelumnya, Gubernur Anies resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa memberlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta.

Baca juga: Anies: Kondisi Saat Ini Lebih Darurat daripada Awal Pandemi Covid-19 Dulu

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Warga Kebon Jeruk Korban Peluru Nyasar, Sedang Tidur Lalu Dengar Ledakan Besar

Kesaksian Warga Kebon Jeruk Korban Peluru Nyasar, Sedang Tidur Lalu Dengar Ledakan Besar

Megapolitan
Takjil Bukan Berarti Makanan, Ini Arti Sesungguhnya

Takjil Bukan Berarti Makanan, Ini Arti Sesungguhnya

Megapolitan
Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Megapolitan
Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Megapolitan
PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Megapolitan
Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Megapolitan
Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Megapolitan
Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Megapolitan
Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Megapolitan
Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Megapolitan
Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Megapolitan
Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X