JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disentil oleh sejumlah menteri lantaran menarik rem darurat dan bakal kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.
Wakil Ketua I Fraksi Gerindra DPRD DKI S Andyka mengatakan, bila para menteri memprotes atau menyentil kebijakan Anies untuk kembali menerapkan PSBB, maka tandanya tidak mematuhi Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan bila pemerintah harus mengutamakan kesehatan masyarakat.
"Jadi istilahnya kalau menteri-menteri protes Pak Anies, artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden. Presiden sudah mengatakan, presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," ucap Andyka saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).
Baca juga: Anies Dikritik Tak Libatkan DPRD DKI Berlakukan Kebijakan PSBB Total Jakarta
Andyka justru mempertanyakan kepatuhan para menteri kepada presiden karena kritik mereka dianggap bertentangan dengan pernyataan Presiden.
"Jadi intinya kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan presiden, ini yang harus dipertanyakan. Jadi saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," kata dia.
Anggota Komisi C DPRD DKI ini menyebutkan, kebijakan menarik rem darurat memang dilematis bila dipandang dari segi ekonomi.
Pasalnya, sejumlah sektor usaha bakal terdampak dan secara langsung juga berimplikasi pada ekonomi.
Namun, PSBB dinilai menjadi salah satu cara agar bisa menekan angka Covid-19 di DKI Jakarta yang belakangan selalu menembus angka 1.000 kasus per hari.
"Ini dua hal yang sangat sulit kita lakukan yang mana mau masalah humanity atau ekonomi? Mana yang mau didahulukan? Presiden, menurut saya, sudah sangat baik, sarannya bahwa dahulukan kemanusiaan, humanity. Kemudian ekonomi mengikuti," ujarnya.
Ia berharap dengan kembali diterapkannya PSBB, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih tegas dalam mengawasi dan masyarakat bisa semakin disiplin.
"Kita berharap semuanya, warga Jakarta, teman-teman di wilayah penyangga bahwa langkah yang diambil Jakarta ini sudah efektif dan mengikuti arahan dari Pak Presiden," tambah Andyka.
Baca juga: Anies: Kondisi Saat Ini Lebih Darurat daripada Awal Pandemi Covid-19 Dulu
Diketahui, keputusan Anies memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.