Tidak PSBB Total Seperti Jakarta, Gubernur Banten: Kami Tak Kenal Rem Darurat

Kompas.com - 11/09/2020, 22:22 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim IstimewaGubernur Banten Wahidin Halim
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten memutuskan untuk tidak akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Evaluasi PSBB dengan Kepala Daerah dan Forkompinda wilayah Tangerang Raya di Kota Tangerang, Jumat (11/9/2020).

"Kita tidak mengenal 'rem darurat' tapi terus menjalankan PSBB secara kontinu dalam penanganan Covid-19 di Banten," ujar Wahidin dalam keterangan resmi, Jumat malam.

Menurut Wahidin, sejak April lalu wilayah Tangerang Raya yang mencakup Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Tangerang Selatan tetap menerapkan PSBB.

Baca juga: Jadi Zona Merah Covid-19, Pemkot Tangsel Diimbau Tingkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Tidak seperti DKI Jakarta yang pada Juni lalu menerapkan PSBB transisi dengan pelonggaran-pelonggaran di sejumlah lini.

"Banten sejak awal terus melanjutkan PSBB. Yang membedakannya saat ini adalah lebih luas ke wilayah kabupaten/kota selain wilayah Tangerang," ungkap Wahidin.

Adapun PSBB tetap terus diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam segala aktivitas.

"Kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan selama ini sudah bagus. Tapi akan kita tingkatkan lagi," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat dengan menerapkan kembali PSBB secara ketat.

Baca juga: Aturan PSBB Total di Jakarta Belum Jelas, Bima Arya Tak Mau Gegabah Ambil Kebijakan

Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020) malam.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil karena mempertimbangkan beberapa hal. Mulai dari angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Maka, mulai Senin pekan depan, sejumlah kegiatan masyarakat dan aktivitas perkantoran akan dibatasi dengan kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

Selain itu, kebijakan lain yang juga diberlakukan adalah pembatasan transportasi umum secara ketat untuk membatasi pergerakan warga, dan meniadakan sementara aturan ganjil genap kendaraan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 60 Persen

Tempat Tidur Isolasi Covid-19 di Jakarta Terisi 60 Persen

Megapolitan
Jadi Tersangka Korupsi, Dirut PD Sarana Jaya Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Korupsi, Dirut PD Sarana Jaya Disebut Rugikan Negara Hingga Rp 100 Miliar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Keterisian Tempat Tidur Isolasi dan ICU

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Keterisian Tempat Tidur Isolasi dan ICU

Megapolitan
Gelapkan Mobil Rental di Kelapa Gading, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Gelapkan Mobil Rental di Kelapa Gading, 4 Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Trotoar di Jalan Panglima Polim Ditata bersama Juru Parkir

Trotoar di Jalan Panglima Polim Ditata bersama Juru Parkir

Megapolitan
Ada Libur Isra Mi'raj dan Nyepi, Anies: Jangan Bepergian ke Luar Kota, Tahan Diri

Ada Libur Isra Mi'raj dan Nyepi, Anies: Jangan Bepergian ke Luar Kota, Tahan Diri

Megapolitan
Polisi Selidiki Pembakaran Sejumlah Posko Ormas di Tangsel

Polisi Selidiki Pembakaran Sejumlah Posko Ormas di Tangsel

Megapolitan
Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Pemprov DKI Telah 4 Kali Kirim Surat Permohonan Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD

Megapolitan
Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Sakit Hati Ditinggal Kekasih, Seorang Perempuan di Kota Tangerang Buang Bayinya

Megapolitan
Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Diduga Berbuat Cabul, Lurah Pekayon Jaya Bekasi Mengaku Siap Ikuti Prosedur Hukum

Megapolitan
Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Baznas DKI Jakarta Buka Lowongan Relawan Ramadhan, Ini Kualifikasi dan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Pemprov DKI Klaim PPKM Mikro Tekan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Lurah Pekayon Jaya Bekasi Akui Pegang Bokong Pedagang Warung

Megapolitan
Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Dikawal Staf dari Pemkot Bekasi, Lurah Diduga Cabul Penuhi Panggilan DPRD

Megapolitan
Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Pesepeda Keluar Jalur di Jalan Sudirman-Thamrin, Bisa Kena Sanksi Rp 100.000

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X