Cerita Maba UI soal Pakta Integritas: Kami Tak Punya Pilihan Selain Tanda Tangan

Pasal 10 dan 11 juga menuai sorotan.

Dua poin ini dinilai sebagai ancaman bagi kebebasan berpikir yang semestinya menjadi roh kehidupan kampus.

Terlebih, tidak ada definisi jelas dan detail mengenai, misalnya, kegiatan politik praktis hingga maksud “mengganggu tatanan bernegara”.

“Poin 11 ini nggak jelas merujuk pada apa, lalu siapa, dan bagaimananya,” ujar A.

Baca juga: Pesan Wapres ke Mahasiswa: Selain Intelektual, Dunia Lebih Baik karena Moral

“Poin mengenai politik praktis dan kaderisasi tanpa izin, kesannya membatasi ruang gerak dengan ancaman pemberhentian. Apalagi, lingkup politik praktisnya tidak dijelaskan,” sahut Y menimpali.

“Seakan kampus memaksa mahasiswa baru untuk setuju bahwa mereka akan sama sekali lepas tangan bila terjadi apa-apa dan membatasi ruang gerak mahasiswa karena enggak mau ribet. Tentu ada (kekhawatiran soal konsekuensi hukum), terlebih sudah memakai meterai,” lanjut Y.

“Kami tak punya pilihan”

Pada akhirnya, sepakat atau tidak sepakat, para mahasiswa baru ini terpaksa membubuhkan tanda tangan mereka yang begitu krusial, di atas meterai pakta integritas.

Posisi mereka sebagai mahasiswa baru membuat mereka terjepit.

Tidak ada pilihan buat melawan maupun mempertanyakan lebih jauh, sebab sudah dihadapkan dengan embel-embel “wajib”.

“Konotasi yang didapat dari informasi mentor tuh, seolah-olah pakta integritas ini sekadar rangkaian PKKMB saja. Padahal, ketika diteliti lagi, ternyata sampai kita lulus. Tidak ada tanya jawab, hanya informasi satu arah bahwa itu wajib ditandatangani. Beberapa anggota kelompok PKKMB saya ada yang belum mengumpulkan, ya ditagih agar segera mengumpulkan” ujar A.

“Toh, memang kami tidak punya pilihan selain tanda tangan, kan?” sambungnya.

Setali tiga uang, Y juga berada pada posisi yang sama.

Baginya, anjuran agar setiap mereka memahami isi pakta integritas tak ubahnya basa-basi.

Sebab, kembali lagi, setuju atau tidak setuju, paham atau tidak paham, sudah tertera hukummya wajib di sana.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Transparan Soal Pejabat yang Terpapar Covid-19

Apalagi, pakta integritas tersebut dikirim berbarengan dengan setumpuk berkas lain yang mesti diurus para mahasiswa baru untuk pelbagai kegiatan orientasi di hari yang sama.

Y merasa tersudut.

“Yah, ada tulisan ‘wajib’ juga. Mau enggak sepakat juga, ya, tetap harus mengumpulkan. Enggak (sempat bertanya), karena memang wajib dan banyak yang harus diurus juga, dari ospek jurusan, ospek fakultas, ospek gabungan, isi mata kuliah, dokumen-dokumen lain... Jadi ya harus cepat-cepat beresin semuanya, ” ungkap Y.

“Saya merasa, kami tanda tangan itu sama sekali tanpa consent (bersepakat), karena memang diwajibkan dan kesannya sebagai syarat mengikuti PKKMB, berarti setuju atau tidak setuju harus tanda tangan. Kebanyakan memang baca pakta tersebut, tapi ya tidak begitu mengerti. Kami tanda tangan karena wajib,” ia melanjutkan.

“Ada beberapa teman juga merasa, ini kan baru masuk. Kenapa yang seperti ini tidak pakai tanda tangan orangtua? Padahal mahasiswa baru pasti banyak yang di bawah 17 tahun,” katanya lagi.

Kolega mereka sempat mengadu kepada pimpinan fakultas, mengapa mereka dipaksa meneken pakta integritas dengan isi semacam itu. Menariknya, pihak fakultas juga tak tahu-menahu, dan malah turut menyoroti isi pakta integritas yang dianggap tak relevan dengan kehidupan akademis.

“Pimpinan fakultas menyatakan, beliau tidak tahu tentang pakta ini. Lalu kalau belum tahu, kenapa kami disuruh tanda tangan? Beliau hanya menekankan bahwa seharusnya tidak begitu, dan beliau tidak tahu tentang pakta ini sebelumnya,” ujar Y.